Janji Subsidi Rp 7 Juta Hambat Industri Motor Listrik RI

Ketidakpastian realisasi subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta pada 2025 dinilai menghambat perkembangan industri kendaraan listrik roda dua di Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Prabowo Kartoleksono, menyebut penantian konsumen terhadap bantuan pemerintah menekan penjualan, menahan perputaran modal produsen, dan memperlambat pengembangan industri komponen dalam negeri. Dalam diskusi detikcom Leaders Forum bertajuk Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi, di Jakarta pada 20 Oktober 2026, Prabowo menjelaskan bahwa pelaku industri telah menyiapkan material dan persediaan produk dengan asumsi subsidi tersebut akan direalisasikan.

Namun, konsumen memilih menunda pembelian karena khawatir kehilangan kesempatan memperoleh bantuan senilai Rp 7 juta. Prabowo menilai kondisi itu membuat potensi pertumbuhan pasar motor listrik roda dua tidak tercapai. Ketidakpastian waktu pencairan subsidi juga membuat produsen kesulitan mengubah persediaan yang sudah disiapkan menjadi penjualan.

"Motor listrik roda dua seharusnya memiliki pasar yang tumbuh lebih pesat. Namun, hal itu tidak terjadi. Pada 2025, pemerintah menjanjikan subsidi Rp 7 juta.

Januari tidak cair, Februari tidak cair, hingga 31 Desember juga tidak cair. Karena janji itu terus ada, konsumen memilih menunggu dan tidak membeli. Mereka khawatir merugi Rp 7 juta jika membeli kendaraan sebelum subsidi tiba-tiba diberlakukan," ujar Prabowo dalam diskusi tersebut.

Menurut Prabowo, produsen telah mengeluarkan dana untuk membeli bahan dari pemasok karena memperkirakan bantuan pemerintah akan mendorong permintaan. Ketika penjualan tidak sesuai harapan, dana yang telah dialokasikan untuk persediaan menjadi tertahan. "Industri sudah menyiapkan material dari pemasok karena percaya subsidi akan tersedia. Namun, ketika permintaan tidak datang, uang mereka akhirnya tertahan," ujar Prabowo.

Untuk menjaga penjualan, sebagian pelaku usaha menggunakan skema rent to own atau sewa yang berujung kepemilikan. Melalui skema ini, konsumen menyewa motor listrik terlebih dahulu dan memperoleh kepemilikan kendaraan setelah masa sewa berakhir. Namun, skema tersebut membuat penerimaan dana produsen berlangsung lebih lambat dibandingkan penjualan tunai. Modal yang seharusnya langsung kembali setelah kendaraan terjual harus menunggu hingga periode sewa berjalan.

Dampak perlambatan pasar juga dirasakan oleh pemasok komponen. Menurut Prabowo, minimnya pesanan dari produsen motor listrik membuat vendor kehilangan peluang penjualan dan menunda rencana investasi untuk memasok kebutuhan industri di Indonesia. "Dampaknya kemudian merembet ke industri pemasok.

Para pemasok yang seharusnya memasok ke berbagai produsen akhirnya tidak mendapat pesanan. Penjualan menjadi nihil dan mereka menunda investasi di Indonesia. Akibatnya, industri belum siap sehingga kebutuhan komponen masih dipenuhi melalui impor," jelas Prabowo.

Belum berkembangnya pemasok lokal membuat ekosistem industri motor listrik nasional masih bergantung pada komponen dari luar negeri. Padahal, kebutuhan produksi tidak terbatas pada baterai, tetapi juga mencakup sasis, bodi, dan berbagai perangkat kelistrikan.

Prabowo mencontohkan komponen pengendali atau controller yang masih harus diimpor karena produsen dalam negeri belum siap memenuhi kebutuhan pasar. Menurut dia, kepastian permintaan diperlukan agar perusahaan berani meningkatkan produksi, membangun rantai pasok lokal, dan menanamkan modal di Indonesia.

"Jika ditanya apakah industri motor listrik roda dua sudah siap, menurut saya belum. Sebab, permintaan pasarnya belum terlihat," tegas Prabowo.