Jaksa Cabut Tiga Dakwaan Pemakzulan Sara Duterte di Filipina

Senat Filipina yang bersidang sebagai pengadilan pemakzulan menyetujui permintaan jaksa untuk mencabut tiga dari empat dakwaan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada Selasa (13/10/2026). Keputusan ini menyisakan tuduhan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam perkara yang dapat memengaruhi peluang politik Duterte.

Dilansir dari CNBC Indonesia, dakwaan yang dicabut mencakup dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, serta ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan mantan ketua DPR Filipina.

Ketua jaksa penuntut Gerville Jinky Luistro mengatakan fokus pada satu dakwaan akan mempersempit perkara yang harus diperiksa Senat. Sebelumnya, tim jaksa telah menghadirkan bukti dan saksi terkait beberapa tuduhan selama persidangan yang berlangsung sejak Juli.

Luistro menegaskan bukti yang diajukan untuk perkara yang tersisa telah cukup kuat. Ia menyebut pencabutan dakwaan lain dapat membantu proses persidangan.

"substansial dan meyakinkan" ujar Gerville Jinky Luistro, ketua jaksa penuntut.

Luistro menyatakan timnya tetap menilai bukti yang tersedia dapat menjadi dasar bagi keputusan pengadilan pemakzulan. Pernyataan itu disampaikan saat jaksa menjelaskan alasan mempertahankan satu pasal dakwaan.

"Pihak penuntut yakin sudah menunjukkan bukti dengan cukup sesuai Pasal 2. Kita semua di sini," ujar Gerville Jinky Luistro, ketua jaksa penuntut.

Ia juga menyebut pembahasan perkara akan lebih terarah setelah tiga dakwaan lainnya tidak lagi diproses. Menurut Luistro, pilihan tersebut membuat pertimbangan pengadilan menjadi lebih sederhana.

"Kami percaya bukti tersebut substansial dan meyakinkan dan membenarkan pemberhentian terdakwa dari jabatannya karena pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan pengkhianatan kepercayaan publik." ujar Gerville Jinky Luistro, ketua jaksa penuntut.

Luistro menjelaskan kelanjutan semua dakwaan sebelumnya akan membuat pengadilan harus menilai lebih banyak bukti dan keberatan hukum. Ia menilai satu pasal cukup untuk melanjutkan perkara.

"Bagi pihak yang bersangkutan dan bahkan bagi publik," ujar Gerville Jinky Luistro, ketua jaksa penuntut.

Dalam persidangan, Luistro juga merujuk pada keyakinan jaksa terhadap bukti untuk pasal kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Perkara itu berkaitan dengan laporan aset pejabat publik.

"Pihak penuntut meyakini telah menyajikan bukti yang cukup bagi Pasal 2 untuk berdiri sendiri," ujar Gerville Jinky Luistro, ketua jaksa penuntut.

Jaksa kemudian menegaskan bahwa proses pembuktian untuk dakwaan terakhir tetap menjadi fokus utama persidangan. Tim penuntut menyebut telah berupaya menyampaikan bukti selama proses berlangsung.

"Kami mengerahkan seluruh upaya di sini. Kami meyakini bahwa bukti yang ada sangat substansial serta meyakinkan dan membenarkan pencopotan termohon dari jabatannya," ujar Gerville Jinky Luistro, ketua jaksa penuntut.

Pemimpin sidang Francis Escudero menyetujui pencabutan tiga pasal tersebut sehingga pasal-pasal itu tidak akan masuk dalam pemungutan suara vonis.

"Pasal 1, 3, dan 4 tidak lagi menjadi bagian dari Pasal-Pasal Pemakzulan ... dan tidak akan diserahkan kepada para anggota pengadilan untuk pemungutan suara atau untuk vonis hukuman maupun pembebasan," ujar Francis Escudero, pemimpin persidangan.

Tim pembela Sara Duterte memprotes keputusan tersebut. Pengacara Sheila Sison menilai pencabutan dakwaan membuat pihaknya kehilangan kesempatan menguji bukti terkait tuduhan yang dihentikan.

"Pihak penuntut tak boleh dijabarkan menikmati keuntungan dari tuduhannya tanpa menanggung beban pengujian atas tuduhan tersebut," ujar Sheila Sison, pengacara pembela Sara Duterte.

Sison mengatakan pihak pembela memiliki hak untuk menanggapi proses hukum secara penuh. Ia menilai penyederhanaan persidangan tidak boleh mengurangi prinsip keadilan.

"Kewenangan untuk menyederhanakan atau mempercepat proses persidangan bukanlah wewenang untuk mengurangi proses hukum yang adil atau mengabaikan sama sekali aturan dasar keadilan dan keinginan untuk mencapai putusan," ujar Sheila Sison, pengacara pembela Sara Duterte.

Persidangan kini berfokus pada tuduhan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Jika dinyatakan bersalah, Sara Duterte dapat kehilangan hak menduduki jabatan publik, termasuk peluang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Filipina 2028.