Indonesia Kaji Usulan Malaysia Bentuk Dana Kabut Asap ASEAN

Indonesia sedang mengkaji usulan Malaysia untuk membentuk Sustainable Haze Fund, mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi penanganan kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN. Dilansir dari Nasional, Jumat (9/10/2026), Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan hasil kajian Sekretariat ASEAN sebelum menentukan sikap terhadap usulan tersebut.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri, Yvonne Elizabeth Mewengkang, menjelaskan bahwa pembiayaan berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), perjanjian regional untuk menangani pencemaran kabut asap lintas batas.

Yvonne menyebut Indonesia akan menunggu hasil kajian yang dijadwalkan disampaikan dalam pertemuan ke-21 Committee under the Conference of the Parties to the AATHP (COM) di Viet Nam.

"Indonesia akan mencermati hasil kajian Sekretariat ASEAN yang akan disampaikan pada pertemuan ke-21 Komite di bawah Konferensi Para Pihak AATHP (COM) di Viet Nam," ujar Yvonne Elizabeth Mewengkang, Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri.

Usulan pembentukan Sustainable Haze Fund sebelumnya dipresentasikan Malaysia dalam pertemuan teknis atau kelompok kerja ASEAN mengenai penanganan kabut asap lintas batas pada Juli 2026. Delegasi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam menghadiri pertemuan tersebut.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri, negara-negara peserta sepakat meminta Sekretariat ASEAN mengkaji kelayakan usulan itu bersama Malaysia. Kajian tersebut mencakup penguatan ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund melalui perluasan sumber kontribusi dan pemanfaatan dana untuk mendukung penelitian ilmiah.

Hasil kajian dan rekomendasi Sekretariat ASEAN akan dibahas dalam pertemuan COM-21 di Viet Nam. Pembahasan itu menjadi tahapan berikutnya sebelum Indonesia menentukan sikap atas usulan pendanaan yang diajukan Malaysia.

Selain membahas skema pembiayaan, Indonesia juga memprioritaskan operasionalisasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Pusat koordinasi regional tersebut dirancang untuk mendukung kerja sama negara-negara ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas.

Yvonne menjelaskan bahwa Indonesia masih menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian pembentukan pusat koordinasi tersebut. Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya agar menuntaskan prosedur domestik masing-masing.

"Indonesia saat ini tengah menyelesaikan ratifikasi perjanjian pembentukan ACC THPC dan mendorong seluruh negara anggota ASEAN untuk segera menyelesaikan proses domestik masing-masing agar pusat koordinasi tersebut dapat beroperasi penuh," ujar Yvonne Elizabeth Mewengkang, Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri.

Dalam pemantauan dan peringatan dini kabut asap, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya telah berpartisipasi dalam sistem regional yang dijalankan oleh ACC THPC sementara di bawah Sekretariat ASEAN serta ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC).