Imigrasi Bali Amankan 17 WNA yang Jalankan Pinjaman Daring

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengamankan 17 warga negara asing (WNA) di Desa Dalung, Kuta Utara, Badung, pada Kamis (22/10/2026). Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman pribadi secara daring yang tidak sesuai dengan peruntukan izin mereka, dilansir dari Detik Travel. Menurut hasil pemeriksaan sementara, kelompok tersebut menjalankan kegiatan secara terorganisasi.

Tiga WNA diduga bertindak sebagai manajer, sementara 14 lainnya bertugas sebagai administrator. Bisnis tersebut menawarkan jasa melalui iklan di Facebook. Calon pelanggan yang merespons iklan kemudian diarahkan untuk berkomunikasi melalui sejumlah nomor WhatsApp.

Dalam prosesnya, kelompok tersebut juga mengumpulkan informasi calon pelanggan. Data yang diminta meliputi pekerjaan, slip gaji, kontak darurat, serta sejumlah informasi pribadi lainnya.

Imigrasi menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan sementara, pelanggan yang menjadi sasaran bisnis tersebut merupakan warga negara asing. Hingga tahap pemeriksaan yang dilaporkan, petugas belum menemukan warga negara Indonesia yang menjadi pelanggan. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh WNA yang diamankan masih berlangsung. Petugas juga mendalami dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

"Sebanyak 17 WNA yang diamankan di Kuta Utara saat ini tengah didalami pemeriksaannya. Kami juga tidak pandang bulu dalam menindak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja secara ilegal," ujar Muhamad Novyandri, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Dari total 17 orang tersebut, 15 merupakan warga negara Malaysia dan dua lainnya warga negara Singapura. Seluruhnya dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian selama proses penanganan berlangsung.

Penindakan tersebut mengacu pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal. Dasar penindakan juga mencakup dugaan pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses memperoleh visa dan izin tinggal. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menyatakan pengawasan terhadap aktivitas warga asing di Pulau Dewata akan terus diperkuat.

Ia menegaskan bahwa kedatangan warga asing untuk keperluan yang sesuai dengan ketentuan tetap diperbolehkan, tetapi pelanggaran hukum akan ditindak. "Kami mendukung penuh pariwisata Bali, namun kami tidak memberi ruang bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau merusak citra pariwisata Bali. Masyarakat kami imbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan WNA di lingkungannya," ujar Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, pemeriksaan terhadap 17 WNA masih berjalan. Mereka tetap menjalani tindakan administratif keimigrasian terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan.