IMF Ingatkan Asia Soal Ruang Fiskal yang Makin Terbatas

Negara-negara Asia diminta memperkuat kehati-hatian fiskal karena utang publik masih tinggi dan biaya pembiayaan meningkat. Dalam laporan yang dilansir dari Nasional, IMF menyampaikan peringatan tersebut saat peluncuran Regional Economic Outlook for Asia and the Pacific, Kamis (15/10/2026).

Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan mengatakan utang publik kawasan masih berada di atas level sebelum pandemi, sementara ruang fiskal pemerintah semakin terbatas untuk merespons guncangan ekonomi.

“Utang publik masih berada di atas level sebelum pandemi dan ruang fiskal semakin terbatas,” ujar Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.

Menurut Krishna, kondisi tersebut membutuhkan kebijakan fiskal yang hati-hati serta kerangka fiskal jangka menengah yang kuat. Tekanan meningkat seiring kenaikan imbal hasil obligasi global dan beban anggaran negara.

IMF mencatat kondisi fiskal Asia tidak seragam. Di negara maju Asia di luar Jepang, rasio utang diproyeksikan terus meningkat akibat konsolidasi fiskal yang tertunda, sedangkan utang negara berkembang Asia di luar China diperkirakan tetap tinggi.

Negara berpendapatan rendah dan negara kepulauan Pasifik memiliki rasio utang relatif lebih rendah, tetapi bantalan fiskalnya semakin menipis.

“Negara-negara kepulauan Pasifik dan negara berpendapatan rendah memiliki rasio utang yang lebih rendah, tetapi penyangga fiskalnya semakin menipis,” ujar Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.

Krishna menyebut kenaikan tarif perdagangan dan lonjakan harga energi dalam beberapa tahun terakhir turut meningkatkan tantangan ekonomi kawasan. Ketergantungan pada impor energi juga membuat sejumlah negara rentan terhadap inflasi dan perlambatan pertumbuhan.

Untuk Indonesia, Krishna menilai fundamental makroekonomi masih cukup baik. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1% pada 2026.

Ia menekankan pentingnya mempertahankan batas defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menurut Krishna, batas tersebut menjadi jangkar penting bagi kebijakan fiskal Indonesia karena diperhatikan pasar keuangan.

“Saya pikir batas defisit 3% merupakan jangkar yang sangat penting. Indonesia harus mempertahankannya karena pasar memang mencermati batas 3% tersebut,” kata Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.

Krishna juga menilai subsidi tetap dapat diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi. Namun, penyalurannya perlu tepat sasaran dan tetap berada dalam kerangka fiskal yang tersedia.