IHSG Tertekan dan Hadapi Risiko Penurunan ke Level 4.880

Tekanan jual di pasar saham Indonesia meningkatkan risiko pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dengan level 5.000 menjadi titik penopang yang dicermati pengamat pasar modal Hendra Wardana. Pada 19 Oktober 2026, ia memperingatkan bahwa indeks berpotensi turun menuju 4.880 jika tekanan berlanjut, sementara pemulihan bergantung pada perbaikan kepercayaan investor dan langkah konkret pemerintah serta otoritas pasar modal.

Menurut Hendra, IHSG membutuhkan dukungan sentimen positif yang kuat untuk menghentikan koreksi. Ia menilai pembenahan transparansi, tata kelola, dan kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk memulihkan minat investor.

Perdagangan pada Kamis, 15 Oktober 2026, berakhir dengan IHSG turun 1,33% ke level 5.863, berdasarkan laporan Bloomberg Technoz. Indeks sempat menyentuh 5.917 pada sesi pagi hingga siang, sebelum mendekati posisi terendah harian di 5.804.

Tekanan terbesar datang dari sektor konsumen nonprimer yang melemah 3,21%, sektor energi turun 2,99%, dan sektor perindustrian terkoreksi 2,42%. Volume perdagangan mencapai 35,25 miliar saham dengan nilai transaksi Rp13,52 triliun dan frekuensi 1,69 juta kali. Sebanyak 567 saham melemah, 108 saham menguat, sedangkan 120 saham stagnan.

Hendra menempatkan level 5.000 sebagai penopang penting bagi pergerakan indeks dalam kondisi pasar yang belum stabil.

"Level psikologis 5.000 menjadi support penting yang perlu dicermati. Apabila level tersebut ditembus secara meyakinkan, IHSG berpotensi melanjutkan koreksi menuju 4.880," ujar Hendra saat dihubungi Liputan6.com.

Di sisi lain, perbaikan kepercayaan pasar dan meredanya tekanan jual dapat membuka peluang pemulihan. Hendra memperkirakan indeks berpotensi bergerak menuju 5.280, dengan level resistance berikutnya di 5.400.

"Meski demikian, kenaikan indeks perlu dikonfirmasi oleh perbaikan transaksi beli dan berkurangnya tekanan jual asing agar tidak sekadar menjadi rebound teknikal di tengah tren pelemahan," ujar Hendra.

Ia juga mengingatkan investor agar tidak terburu-buru membeli saham hanya karena harganya telah turun tajam. Perlindungan modal dan pemeliharaan likuiditas perlu menjadi prioritas selama volatilitas masih tinggi.

Dalam mengevaluasi saham, investor perlu memperhatikan prospek laba, arus kas, tingkat utang, serta kemampuan perusahaan menghadapi perlambatan ekonomi. Saham dengan fundamental kuat masih dapat dipertimbangkan, tetapi pembelian sebaiknya disesuaikan dengan toleransi risiko dan dilakukan setelah muncul tanda stabilisasi.

"Pembelian dapat dilakukan secara bertahap setelah muncul tanda stabilisasi, dengan tetap memperhatikan toleransi risiko masing-masing investor," ujar Hendra.

Menurut Hendra, persoalan utama pasar saat ini berkaitan dengan pemulihan kepercayaan investor, bukan semata-mata penentuan batas penurunan indeks. Ia menilai pemerintah dan otoritas pasar modal perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi, tata kelola, disiplin fiskal, dan kepastian regulasi.

"Pemerintah dan otoritas perlu membuktikan bahwa transparansi, tata kelola, disiplin fiskal, dan kepastian regulasi benar-benar menjadi prioritas. Tanpa pembenahan yang kredibel, saham yang terlihat murah belum tentu cukup menarik untuk mendorong investor kembali masuk ke pasar Indonesia," ujar Hendra.

Tekanan pasar juga berkaitan dengan usulan MSCI untuk mereklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Menurut Hendra, perkembangan tersebut memicu kekhawatiran terhadap kredibilitas, transparansi, dan tata kelola pasar modal nasional.

IHSG sempat mengalami penghentian sementara perdagangan atau trading halt pada Jumat, 16 Oktober 2026, ketika indeks berada di level 5.185, turun 11,56%. Hendra menilai situasi itu mencerminkan tekanan yang melampaui koreksi teknikal biasa.

"Menurut saya, kondisi ini mencerminkan krisis kepercayaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemulihan harga saham. Investor kini tidak hanya mempertimbangkan apakah valuasi saham sudah murah, tetapi juga menilai apakah risiko berinvestasi di Indonesia masih sebanding dengan potensi imbal hasil yang ditawarkan," ujar Hendra.

Ia juga menyoroti penjualan bersih investor asing sebesar Rp3,4 triliun pada perdagangan yang dibahas dalam laporan tersebut. Akumulasi aksi jual asing sepanjang tahun berjalan mencapai sekitar Rp114 triliun, sementara saham perbankan berkapitalisasi besar, termasuk BBCA, BBRI, dan BMRI, turut menghadapi tekanan.

Jika status Indonesia berubah menjadi Standalone Market, sebagian dana pasif yang mengikuti indeks dapat menyesuaikan portofolio, sedangkan investor aktif berpotensi mengurangi eksposur terhadap pasar domestik. Berbagai estimasi berdasarkan skenario perubahan klasifikasi sebelumnya memperkirakan potensi aliran dana sebesar US$2,2 miliar hingga US$13 miliar, setara sekitar Rp37 triliun hingga Rp234 triliun dengan asumsi kurs Rp17.000–Rp18.000 per dolar AS.

Hendra menegaskan bahwa kisaran tersebut bukan estimasi resmi MSCI untuk skenario Standalone Market dan tidak memastikan besarnya dana yang akan keluar. Risiko yang perlu diperhatikan mencakup berkurangnya daya tarik Indonesia bagi investor global, penurunan permintaan saham domestik, dan peningkatan volatilitas.

Usulan MSCI tersebut belum menjadi keputusan final. Hendra menyebut pemerintah dan otoritas pasar modal masih memiliki kesempatan memperbaiki transparansi kepemilikan saham, keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor, pengawasan konsentrasi kepemilikan, pemenuhan ketentuan free float, serta penegakan aturan terhadap transaksi tidak wajar.

"Pasar membutuhkan bukti implementasi yang konsisten, bukan sekadar pengumuman kebijakan," ujar Hendra.

Selain pembenahan pasar modal, Hendra menyoroti konsistensi kebijakan fiskal, efektivitas belanja negara, transparansi anggaran, stabilitas rupiah, dan kepastian regulasi. Menurut dia, ketidakjelasan kebijakan dapat memperburuk sentimen dan membuat investor semakin berhati-hati menempatkan modal di Indonesia.

"Dalam kondisi seperti ini, ketidakjelasan kebijakan dapat memperburuk sentimen dan membuat investor semakin berhati-hati menempatkan modalnya di Indonesia," ujar Hendra.