Greenpeace Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Konsesi Karhutla

Pengawasan terhadap konsesi hutan dan perkebunan perlu diperkuat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang. Greenpeace Indonesia mencatat 5.540 sumber asap hingga 20 September 2026, termasuk ribuan titik di kawasan gambut dan wilayah konsesi perusahaan, dilansir dari Nasional.

Data tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi upaya pencegahan kebakaran, terutama terkait pengelolaan lahan, pengawasan perusahaan, dan konsistensi penegakan hukum. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin menilai sejumlah persoalan mendasar masih membuat kebakaran mudah terjadi dan meluas.

Analisis Greenpeace pada 2026 mengidentifikasi 2.951 sumber asap di bentang alam gambut dari total 5.540 sumber asap yang terpantau hingga 20 September. Temuan tersebut memperlihatkan besarnya jumlah sumber asap yang berada di wilayah dengan persoalan pengelolaan gambut.

Selain itu, sebanyak 859 sumber asap ditemukan di 115 konsesi hutan tanaman industri (HTI). Sebanyak 774 sumber asap lainnya teridentifikasi di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit.

Menurut Asep, pembukaan lahan, pengeringan gambut melalui kanal, lemahnya pengawasan konsesi, serta penegakan hukum yang tidak konsisten merupakan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kejadian berulang tersebut.

“Pembukaan lahan, pengeringan gambut melalui kanal, lemahnya pengawasan konsesi, serta tidak konsistennya penegakan hukum menciptakan kondisi yang membuat kebakaran mudah terjadi, meluas, dan berulang,” kata Asep kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Pengawasan dan sanksi perusahaan perlu diperkuat

Persoalan lain yang disoroti Greenpeace adalah belum kuatnya efek jera terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran berulang. Laporan Greenpeace mengenai karhutla periode 2015–2019 mencatat bahwa terdapat perusahaan yang kembali mengalami kebakaran di wilayah konsesinya meskipun sebelumnya telah menerima sanksi administratif.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lanjutan setelah sanksi dijatuhkan. Penindakan administratif dinilai tidak memadai apabila tidak disertai pengawasan yang efektif, kewajiban pemulihan lingkungan, serta tindak lanjut hukum yang konsisten.

Pemerintah perlu memeriksa pemenuhan kewajiban pencegahan kebakaran oleh setiap perusahaan. Pemeriksaan itu mencakup pengelolaan kanal, pengaturan tata air gambut, dan kesiapan sarana pemadaman di wilayah konsesi.

Audit juga perlu diprioritaskan pada wilayah yang berulang kali terbakar. Pemeriksaan terhadap kondisi gambut dan sistem tata air harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan.

Penentuan tanggung jawab harus berdasarkan bukti

Asep mengingatkan bahwa temuan sumber asap di dalam wilayah konsesi tidak otomatis membuktikan perusahaan sengaja melakukan pembakaran. Dugaan pelanggaran harus ditelusuri melalui penyelidikan independen yang menggunakan data dan dilakukan secara transparan.

Meski demikian, belum adanya bukti pembakaran yang disengaja bukan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan. Pemerintah tetap perlu menilai apakah langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran telah dilaksanakan sesuai kewajiban.

Proses penyelidikan juga harus membedakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja dari kebakaran yang terjadi akibat kelalaian atau pengelolaan lahan yang buruk. Pembedaan tersebut diperlukan agar penentuan tanggung jawab didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.

Penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana perlu dikoordinasikan sesuai bukti serta dasar hukum yang berlaku. Dalam proses tersebut, pemerintah tidak cukup hanya memeriksa individu yang diduga menyalakan api.

Menurut Asep, penyelidikan perlu menelusuri pihak yang menguasai lahan, mengambil keputusan, memperoleh keuntungan ekonomi, dan bertanggung jawab atas pengelolaan konsesi. Namun, tanggung jawab perusahaan tetap harus ditentukan melalui hasil penyelidikan, bukan hanya berdasarkan keberadaan titik api di wilayahnya.

Greenpeace mendorong keterbukaan data karhutla

Selain memperkuat audit dan penegakan hukum, pemerintah didorong membuka informasi mengenai konsesi, lokasi dan luas kebakaran, hasil investigasi, serta perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut memungkinkan publik memantau proses penanganan karhutla secara lebih jelas.

Transparansi juga diperlukan untuk mengawasi konsistensi penindakan terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya berulang kali terbakar. Dengan demikian, evaluasi penanganan kebakaran tidak hanya bertumpu pada jumlah sanksi atau perkara yang diproses.

Asep menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla perlu dinilai dari hasil pencegahan, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat.

"Keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah izin yang dibekukan atau pelaku yang diproses. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebakaran berulang berhasil dicegah, ekosistem dipulihkan, dan masyarakat terlindungi," ujar Asep.