ESDM Perketat Evaluasi RKAB Tambang Sesuai Cadangan dan Kebutuhan Smelter

Penetapan kuota produksi pertambangan kini semakin memperhatikan kesesuaian antara cadangan mineral, kemampuan operasional perusahaan, dan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk memastikan persetujuan produksi didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, dilansir dari Nasional.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan regulasi dan administrasi pertambangan setiap tahun. Dengan evaluasi yang lebih ketat, usulan produksi perlu didukung data yang dapat diverifikasi, bukan hanya perkiraan potensi pasar atau target ekspansi usaha.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, mengungkapkan bahwa sebagian pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih menghadapi hambatan dalam memperoleh persetujuan RKAB.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum meratanya pemahaman perusahaan mengenai kewajiban administrasi dan regulasi yang harus dipenuhi secara berulang setiap tahun. Kondisi ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam menata proses persetujuan rencana kerja pertambangan.

Dalam acara BIG Downstream Insight 2026, sebagaimana dikutip pada Selasa (13/10/2026), Cecep menjelaskan perkembangan penataan tersebut sekaligus menyoroti kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban tahunan.

"Satu hal yang bisa kita lihat ada kemajuan penataan RKAB ini, bisa kita lihat bahwa tidak semua perusahaan pemilik IUP itu, mengetahui terkait kewajiban apa yang mereka harus lakukan dari tahun ke tahunnya," ujar Cecep.

Selain persoalan administrasi, pemerintah menilai kesesuaian antara target produksi yang diajukan dan jumlah cadangan yang benar-benar tersedia. Permohonan kuota dalam jumlah besar tidak serta-merta dapat disetujui apabila belum didukung hasil verifikasi yang memenuhi standar pelaporan resmi.

Standar yang menjadi acuan meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Kode Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Mineral Indonesia (KCMI), serta Joint Ore Reserves Committee (JORC). Penggunaan standar tersebut berkaitan dengan pembuktian cadangan yang menjadi dasar dalam menilai kelayakan target produksi perusahaan.

Realisasi produksi pada periode sebelumnya turut menjadi bahan pertimbangan. Pemerintah membandingkan kemampuan produksi yang telah dicapai dengan volume yang diajukan agar rencana perusahaan tetap selaras dengan kapasitas aktualnya.

"Kemudian melihat dari realisasi produksi yang sebelumnya apakah memang dari secara kemampuan itu memang match dengan apa yang diusulkan. Bisa jadi kan hanya melihat ini ada potensi pasar tapi cadangan ataupun produksinya pun masih jauh di bawah kapasitas yang mereka inginkan," jelas Cecep.

Kebutuhan smelter memengaruhi kuota tambang

Penilaian RKAB tidak hanya mencakup kondisi cadangan dan rekam jejak produksi. Kementerian ESDM juga memperhitungkan kebutuhan bahan baku fasilitas pemurnian atau smelter yang beroperasi di Indonesia agar pasokan mineral sejalan dengan kapasitas industri pengolahan.

Kebutuhan input bijih nikel untuk smelter terverifikasi yang telah dibangun saat ini tercatat mencapai sekitar 320 juta ton. Jumlah tersebut berpotensi bertambah ketika fasilitas smelter baru mulai beroperasi, sehingga perencanaan pasokan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kuota produksi.

Besaran kuota yang disetujui dengan demikian bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan. Ketersediaan cadangan harus dapat dibuktikan, kemampuan produksi perlu sesuai dengan permohonan, dan kebutuhan bahan baku smelter harus diperhitungkan dalam perencanaan.

"Untuk konteks produksi, ada pertanyaan kenapa beberapa perusahaan, beberapa badan usaha tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan. Kita melihat dari tadi, kesesuaian cadangan apakah memang itu ada, kemudian performance produksinya memang itu sesuai yang dimohonkan. Dan kebutuhan smelter memang cocok," tegasnya.

Lokasi tambang dan smelter turut diperhitungkan

Pengaturan pasokan mineral juga mempertimbangkan persebaran wilayah pertambangan dan posisi fasilitas pemurnian. Pemerintah memasukkan aspek geografis tersebut ke dalam upaya mengefisienkan distribusi bahan baku sekaligus menjaga kelancaran kegiatan industri pengolahan.

Kedekatan antara lokasi tambang dan smelter menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam penataan rantai pasok. Jarak distribusi yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan dapat berkaitan dengan efisiensi biaya logistik serta kepastian ketersediaan bahan baku bagi fasilitas pemurnian.

Penataan tersebut diarahkan untuk mendukung kesinambungan operasional smelter dalam jangka panjang. Karena itu, evaluasi RKAB mencakup keterkaitan antara potensi cadangan, kemampuan produksi badan usaha, kebutuhan industri, dan pengaturan distribusi mineral dari wilayah tambang menuju fasilitas pengolahan.