DPR dan Pemerintah Bahas Aturan Kendaraan Otonom dalam Revisi UU LLAJ

Pemerintah bersama DPR RI resmi membahas rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur skema operasional kendaraan otonom serta kendaraan listrik di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pihak eksekutif memberikan persetujuan terhadap poin-poin pengelompokan moda transportasi umum dan pribadi yang diajukan oleh legislatif. "Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait dengan pengaturan jenis-jenis kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam Bab VII," kata Dudy dalam Raker dengan Komisi V DPR RI yang membahas RUU Perubahan Ketiga Atas UU No. 22 Tahun 2009.

Pembahasan aturan tersebut memuat pembaruan klasifikasi armada jalan raya, baik moda transportasi milik perorangan maupun angkutan umum bersyarat khusus.

"Kategori kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, kendaraan umum berbasis yang dapat digunakan untuk layanan angkutan dengan persyaratan tertentu, kendaraan bermotor berdasarkan jenis sumber tenaga penggerak, serta pengaturan mengenai pengembangan teknologi sistem kemudi atau pengembangan kendaraan otonom," ujar Dudy. Dalam skema rancangan undang-undang tersebut, moda transportasi otomatis tidak dimasukkan sebagai kategori kendaraan bermotor tersendiri, melainkan dikelompokkan ke dalam bagian pengembangan teknologi sistem kendali otomatis, baik parsial maupun penuh.

Pengembangan teknologi swakemudi global terbagi dalam enam tingkatan, mulai dari Level 0 tanpa sistem otomatis, Level 1 hingga Level 3 yang masih membutuhkan kesiapan pengemudi, hingga Level 4 dan Level 5 yang mampu beroperasi mandiri tanpa kemudi manual.