DPR Bahas Aturan Pajak dan Status Transportasi Online Lewat RUU LLAJ

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas Revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) untuk mengatur keberadaan taksi online dan ojek online, seperti dilansir dari Detik Oto. Pembahasan dalam Rapat Panja Komisi V DPR RI tersebut mencakup mekanisme perpajakan bagi perusahaan aplikator serta penataan regulasi angkutan umum berbasis teknologi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan bahwa penataan ulang regulasi ini diperlukan agar prinsip pengelolaan keuangan negara tetap sinkron.

RUU LLAJ dirancang untuk menyasar sektor Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak badan, hingga aturan pajak atas tarif angkutan penumpang berbasis aplikasi. "RUU tentang LLAJ ini harus dapat menjangkau pajak PNBP dari perusahaan aplikator. Sistem perpajakannya harus diatur agar potensi penerimaan negara tidak hilang," ujar Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Selain menyasar potensi penerimaan negara, revisi undang-undang ini difokuskan pada kejelasan status hukum kendaraan roda dua dan roda empat yang difungsikan sebagai angkutan umum sewa khusus. Aturan tersebut nantinya mempertegas hak serta kewajiban antara pihak perusahaan aplikasi dan para pengemudi.

Langkah pengaturan ini dinilai krusial mengingat pesatnya pertumbuhan jumlah pekerja di industri transportasi berbasis daring. Regulasi yang jelas diharapkan mampu mencegah timbulnya dampak pada stabilitas nasional. "Saat ini ditengarai jumlah pengemudi transportasi berbasis daring yang beroperasi dan menggantungkan hidupnya menjadi driver online diperkirakan melebihi 2 juta bahkan sampai 4 juta. Permasalahan sosial akan meningkat eskalasinya secara tajam pada sektor sosial, ekonomi, bahkan berimbas pada kondisi politik," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.