BTPN Syariah Setujui Buyback Saham Maksimal Rp 1 Triliun

PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk membeli kembali saham perseroan dengan anggaran maksimal Rp 1 triliun. Keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa (13/10/2026) tersebut memungkinkan perseroan melakukan buyback hingga 10% dari modal ditempatkan, sebagaimana dilansir dari Keuangan berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (15/10/2026). Dalam keputusan rapat, anggaran pembelian kembali saham ditetapkan paling banyak Rp 1 triliun.

Nilai tersebut sudah mencakup biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi buyback. RUPSLB juga memberikan kewenangan kepada direksi untuk mengambil seluruh tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham. Kewenangan tersebut mencakup penentuan harga pembelian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan buyback mendapat dukungan seluruh suara yang hadir dalam rapat, yakni sebanyak 6,56 miliar saham. Jumlah tersebut setara dengan 85,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan perseroan.

Berdasarkan resume RUPSLB, sebanyak 6,56 miliar suara tercatat menyetujui keputusan tersebut. Suara abstain juga diperhitungkan mengikuti suara mayoritas sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengambilan keputusan rapat. Pemegang saham yang menghadiri rapat terdiri atas PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan pemegang saham masyarakat. PT Bank SMBC Indonesia Tbk tercatat memiliki 5,39 miliar saham BTPN Syariah, sedangkan pemegang saham masyarakat menguasai 1,17 miliar saham.

Meski persetujuan telah diperoleh, resume RUPSLB belum mencantumkan jadwal pelaksanaan maupun harga pembelian kembali saham yang akan ditetapkan perseroan. Penentuan harga menjadi bagian dari kewenangan direksi dalam menjalankan program tersebut. Berdasarkan keputusan RUPSLB, pelaksanaan buyback harus dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 12 bulan sejak persetujuan diberikan. Dengan demikian, direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pembelian kembali saham dalam batas waktu tersebut dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.