BPK Temukan Dana PIP Rp 535,46 Miliar Belum Dimanfaatkan

Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah ditemukan dana Rp 535,46 miliar yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh 627.314 penerima akibat rekening bantuan tidak diaktivasi. Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, dilansir dari Detikcom.

Selain dana yang belum digunakan, BPK mencatat kelebihan penyaluran bantuan kepada 19.331 penerima senilai Rp 12,37 miliar. Persoalan ini antara lain berkaitan dengan penerima yang memperoleh bantuan PIP dari Kementerian Agama (Kemenag) sekaligus menerima bantuan serupa dari Kemendikdasmen.

BPK menjelaskan bahwa sebagian penerima juga ditandai sebagai pihak yang tidak diperbolehkan menerima bantuan oleh pemerintah daerah karena memperoleh bantuan sejenis.

"Antara lain atas penerima yang juga menerima bantuan PIP Kemenag dan penerima yang di-tagging \"dilarang pemda\" karena menerima bantuan serupa," tulis BPK dalam temuan pemeriksaannya.

Temuan lainnya mencakup potensi kelebihan penyaluran kepada 86.337 penerima dengan nilai Rp 80,75 miliar. Kelompok tersebut terdiri atas penerima yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tidak padan, berstatus nonaktif, atau tercatat lebih dari satu kali.

BPK juga mengidentifikasi persoalan terkait kelayakan penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebanyak 5.301.672 penerima tercatat berada pada desil 6 hingga 10 atau tidak memiliki data desil, dengan potensi kelebihan penyaluran bantuan mencapai Rp 3,835 triliun.

Dalam laporan IHPS I Tahun 2026, BPK menyampaikan bahwa dana bantuan yang tidak diaktivasi menghambat pemanfaatan PIP oleh ratusan ribu penerima.

"Terdapat dana PIP Dikdasmen yang tidak diaktivasi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh 627.314 penerima sebesar Rp535,46 miliar," demikian temuan BPK dalam laporan tersebut.

Menindaklanjuti berbagai persoalan itu, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau kembali petunjuk teknis pelaksanaan PIP. Perbaikan diperlukan pada ketentuan periode pengambilan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi dasar verifikasi dan validasi penerima.

BPK juga merekomendasikan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DTSEN, termasuk pemanfaatan data desil kesejahteraan. Kebijakan relaksasi aktivasi rekening penerima turut diminta untuk ditinjau guna menangani persoalan bantuan yang tidak dapat digunakan.

Selain itu, perjanjian kerja sama dengan bank penyalur perlu diperbaiki dengan mencantumkan sanksi apabila bank lalai menjalankan kewajibannya. Kemendikdasmen juga diminta menetapkan batas maksimal pelaporan akhir pelaksanaan program untuk memastikan nilai bantuan yang tersalurkan dan dana yang harus dikembalikan ke kas negara.

PIP Dikdasmen merupakan bantuan pembiayaan pendidikan bagi murid dari keluarga miskin dan rentan miskin berusia 5-22 tahun. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, meringankan biaya pribadi sekolah, mencegah putus sekolah, serta mendukung wajib belajar 13 tahun.

Mulai 2026, cakupan PIP diperluas untuk mencakup murid pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar. Prioritas penerima diberikan kepada murid dari keluarga yang tercatat dalam DTSEN pada desil 1-4 serta kelompok rentan lainnya, termasuk anak yatim dan piatu, murid berkebutuhan khusus, dan murid yang berisiko putus sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 171 Tahun 2026, bantuan ditetapkan per semester sebesar Rp 225.000 untuk TK, SD/SDLB, dan Paket A; Rp 375.000 untuk SMP/SMPLB dan Paket B; serta Rp 900.000 untuk SMA/SMK/SMALB/SMKLB dan Paket C.