BPD Perluas Dana Murah di Tengah Wacana Gaji PNS Lewat Koperasi

Bank pembangunan daerah (BPD) memperluas sumber penghimpunan dana murah dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta nasabah non-aparatur sipil negara (ASN) di tengah rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dilansir dari Keuangan, kebijakan yang dibahas pemerintah ini berpotensi memengaruhi strategi pendanaan dan layanan perbankan daerah.

Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Kementerian Koperasi Rull Nurdina Sari menjelaskan bahwa penyaluran gaji melalui koperasi merupakan alternatif yang dapat dipilih PNS daerah. Dalam acara Financial & Regional Economic Forum pada Kamis (15/10/2026), ia menyebut pelaksanaannya direncanakan berlangsung tahun ini, tetapi kesiapan operasionalnya masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Rull menegaskan bahwa keberadaan koperasi di tingkat desa dapat membuka akses layanan bagi PNS yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Skema ini tidak serta-merta menggantikan perbankan karena pegawai memiliki pilihan dalam menentukan saluran penerimaan gaji.

"Menteri sudah menyatakan akan dijalankan tahun ini. Itu sebenarnya salah satu alternatif. Jadi, PNS daerah bisa memilih," ujar Rull Nurdina Sari, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Kementerian Koperasi.

Bank Nagari menjadi salah satu BPD yang memperkuat penghimpunan dana di luar segmen ASN dan pemerintah daerah. Hingga Agustus 2026, dana murah atau current account saving account (CASA) bank tersebut tumbuh 14,36% secara tahunan menjadi Rp 13,41 triliun.

Menurut data Bank Nagari, pertumbuhan itu ditopang giro yang meningkat 20,52% secara tahunan menjadi Rp 4,74 triliun dan tabungan yang naik 11,25% menjadi Rp 8,67 triliun. Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyatakan perluasan segmen nasabah menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan dana murah.

"Ini juga momentum bagi BPD untuk semakin lincah dan gesit meraih CASA di segmen UMKM maupun segmen non-ASN," ujar Gusti Candra, Direktur Utama Bank Nagari.

Gusti menambahkan bahwa penghimpunan dana perlu disertai tata kelola yang baik, kapasitas memadai, keandalan operasional, dan pelayanan berkualitas. Bank Nagari juga akan memantau perkembangan rencana penyaluran gaji PNS melalui KDKMP, termasuk ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah.

"Namun, tata kelola, kapasitas, keandalan, dan pelayanan kepada masyarakat adalah yang utama. Kami yakin para pejabat di pusat sudah mempertimbangkannya dengan bijak," ujar Gusti Candra.

Berbeda dengan Bank Nagari yang mencatat pertumbuhan CASA, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim menghadapi penurunan dana murah. Hingga Agustus 2026, CASA perseroan tercatat Rp 50,08 triliun, turun 5,15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan Bank Jatim, penurunan terutama berasal dari giro yang menyusut 12,45% secara tahunan menjadi Rp 20,88 triliun. Sementara itu, tabungan masih tumbuh 0,86% menjadi Rp 29,21 triliun.

Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan perusahaan berupaya mengoptimalkan dana dari pemerintah daerah dan masyarakat umum. Strateginya mencakup penguatan layanan digital serta pemanfaatan jaringan kantor dan keagenan untuk menjangkau nasabah yang masih mengandalkan transaksi langsung.

"Di tengah kondisi likuiditas yang ketat dan tantangan ekonomi yang tidak mudah, Bank Jatim terus mencoba mencari akses dana pihak ketiga masyarakat berbasis dana murah," ujar RM Wahyukusumo Wisnubroto, Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim, Jumat (16/10/2026).

Wahyukusumo menjelaskan bahwa layanan penggajian ASN berperan dalam mendukung bisnis Bank Jatim. Selain menjadi sumber dana, layanan tersebut menopang penyaluran kredit konsumer, transaksi yang menghasilkan pendapatan nonbunga, serta penggunaan layanan digital perusahaan.

"Posisi Bank Jatim sebagai BUMD yang juga berfungsi sebagai penggerak Pendapatan Asli Daerah di luar pajak pada akhirnya akan terdampak jika kebijakan ini diterapkan," ujar Wahyukusumo.

Ia mendorong pembahasan rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan bisnis perbankan, kualitas pelayanan kepada ASN, dan perlindungan nasabah.