Polri Perketat Pengawasan Biaya Pembuatan dan Perpanjangan SIM

Transparansi tarif dan prosedur pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi perhatian Polri untuk mencegah praktik percaloan dan pungutan liar. Dilansir dari Detik Oto, jajaran kepolisian diminta menyampaikan seluruh persyaratan, tahapan pelayanan, serta biaya resmi kepada masyarakat secara terbuka. Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelayanan SIM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Seluruh pembayaran harus dilakukan melalui mekanisme resmi serta disertai bukti transaksi yang sah. Besaran biaya penerbitan SIM baru tidak sama dengan tarif perpanjangan. Selain membayar penerbitan dokumen, pemohon juga perlu memperhitungkan biaya pemeriksaan kesehatan, asuransi kecelakaan diri pengemudi, serta tes psikologi sebagaimana tercantum dalam rincian biaya yang tersedia pada sumber.

Berikut daftar biaya penerbitan SIM baru berdasarkan golongan yang disebutkan dalam informasi tersebut.

Untuk pemohon yang memperpanjang SIM, tarif penerbitannya berbeda sesuai golongan. Rincian berikut memuat biaya perpanjangan yang dicantumkan dalam bahan informasi.

Biaya Tambahan dalam Pengurusan SIM

Di luar tarif penerbitan dokumen, terdapat sejumlah komponen biaya lain yang perlu diperhatikan pemohon. Nilainya dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaan atau layanan yang digunakan.

Rincian tersebut memisahkan tarif penerbitan SIM dari biaya pemeriksaan kesehatan, asuransi, dan tes psikologi. Pemohon dapat menggunakan informasi ini untuk memahami komponen biaya yang disebutkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan resmi yang berlaku di tempat pelayanan.

Polri Tegaskan Sanksi bagi Personel yang Melakukan Pungli

Selain mengatur keterbukaan informasi biaya, Aries mengingatkan jajarannya agar tidak menyalahgunakan kewenangan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Personel yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenai tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Aries menyatakan bahwa sanksi bagi personel yang terbukti melakukan pungli dapat berupa pencopotan dari tugas atau jabatan pada hari yang sama. Penindakan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga pelaksanaan tugas kepolisian agar sesuai aturan.

Penanganan dugaan pelanggaran juga harus dilakukan secara serius dan objektif melalui mekanisme yang berlaku. Pengaduan masyarakat perlu ditangani secara tertib, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan, tanpa memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga, Dirlantas Polda dan Kasatlantas diminta melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala. Pemantauan tersebut mencakup kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP), kehadiran personel, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Setiap kegiatan pelayanan, kendala yang ditemukan, serta tindak lanjut yang dilakukan juga harus didokumentasikan. Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajaran kepolisian dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan SIM maupun layanan kepolisian lainnya.