BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 5,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen, sekaligus menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen. Keputusan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20-21 Oktober 2026 tersebut disertai langkah penguatan stabilitas rupiah, penambahan insentif lindung nilai, dan pelonggaran likuiditas perbankan, dilansir dari Nasional. Dalam konferensi pers pada Rabu (21/10/2026), Destry menjelaskan keputusan suku bunga tersebut sebagai bagian dari kebijakan moneter BI.

Bank sentral juga memperkuat insentif instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai untuk menarik modal asing dan memperdalam pasar uang serta valuta asing. BI menyatakan akan mengelola struktur suku bunga pasar uang agar sejalan dengan BI-Rate dan instrumen operasi moneter pro-market. Strategi operasi moneter juga diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas rupiah serta memastikan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Destry menyampaikan keputusan suku bunga yang ditetapkan dalam rapat tersebut.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Oktober 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%, serta menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi sebesar 5,00%," tutur Destry dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026). Untuk mendukung likuiditas perbankan, BI menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap. GWM Bank Umum Konvensional turun dari 9 persen menjadi 8 persen pada 1 November 2026, kemudian menjadi 7 persen pada 1 Desember 2026.

Adapun GWM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dipangkas dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen pada 1 November 2026, lalu menjadi 5,5 persen pada 1 Desember 2026. BI juga menetapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar 5 persen mulai 1 Desember 2026. Dari total insentif KLM tersebut, porsi melalui penyaluran kredit atau pembiayaan ditetapkan paling tinggi 3 persen dari dana pihak ketiga. Sementara itu, insentif untuk pendalaman pasar uang ditetapkan paling tinggi 2 persen, dengan dukungan yang diperluas bagi sektor usaha pencipta lapangan kerja.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, BI akan mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward di pasar luar negeri serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik. Insentif DNDF Lindung Nilai juga ditingkatkan untuk transaksi yang mendasari pendanaan luar negeri, termasuk investasi portofolio, pinjaman luar negeri perbankan, dan investasi langsung asing. Untuk tenor enam bulan, pengurangan premi DNDF Lindung Nilai naik dari 25 persen menjadi 40 persen.

Pada tenor 12 bulan, pengurangan premi meningkat dari 30 persen menjadi 45 persen guna mendukung penggunaan instrumen lindung nilai dan aliran modal asing ke pasar domestik. BI melanjutkan insentif Swap Beli Lindung Nilai Konvensional untuk transaksi pendanaan luar negeri. Pengurangan premi ditetapkan sebesar 15 persen untuk tenor tiga bulan, 20 persen untuk enam bulan, dan 25 persen untuk 12 bulan.

Insentif transaksi Local Currency Transaction dengan negara mitra juga diteruskan untuk mendorong diversifikasi transaksi valuta asing. Kebijakan tersebut mencakup tambahan premi Swap Jual Lindung Nilai Konvensional sebesar 10 persen serta pengurangan premi DNDF Lindung Nilai sebesar 10 persen untuk transaksi perdagangan dan investasi internasional.

BI mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Rasio Intermediasi Makroprudensial dipertahankan pada kisaran 84-94 persen, batas Rasio Pendanaan Luar Negeri bank tetap paling tinggi 40 persen terhadap modal, dan Countercyclical Capital Buffer dipertahankan sebesar 0 persen. Untuk mendukung pembiayaan, pelonggaran rasio Loan to Value atau Financing to Value kredit properti diperpanjang hingga 31 Desember 2027.

Ketentuan pembiayaan properti hingga 100 persen berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria rasio kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah tertentu. BI juga memperpanjang kebijakan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor baru paling sedikit 0 persen untuk seluruh jenis kendaraan hingga 31 Desember 2027. Penerapannya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Di sektor sistem pembayaran, BI melanjutkan digitalisasi sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Pada triwulan IV 2026, bank sentral akan memperluas kerja sama QRIS antarnegara melalui tahap sandboxing untuk koridor Timor Leste dan Hong Kong.

BI turut memperluas implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk segmen ritel dan pemerintah serta mempersiapkan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaturan data sistem pembayaran. Bank sentral juga menata kerja sama antara Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang untuk memperkuat struktur industri pembayaran.