BI Perluas QRIS ke Hong Kong dan Timor Leste pada 2026

Bank Indonesia (BI) menyiapkan perluasan layanan pembayaran digital lintas negara melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke Hong Kong dan Timor Leste mulai kuartal IV-2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi BI untuk memperluas aktivitas ekonomi dan keuangan digital, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa perluasan tersebut akan memasuki tahap sandboxing atau uji coba pada kedua koridor negara dan wilayah tersebut. Program ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Dalam konferensi pers pada Rabu (21/10/2026), Destry menjelaskan rencana uji coba QRIS lintas negara tersebut.

"Memperluas kerja sama QRIS Antarnegara melalui sandboxing koridor Timor Leste dan Hong Kong mulai kuartal IV 2026," ujar Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia.

Selain memperluas QRIS, BI mendorong penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan memperkuat komitmen pelaku awal atau first mover serta memperluas cakupan pelaku berikutnya atau next mover untuk segmen ritel.

BI juga berencana mengoptimalkan fitur pembayaran daring atau online payment pada KKI segmen pemerintah mulai kuartal IV-2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan penggunaan instrumen pembayaran domestik untuk mendukung transaksi digital.

Pada sisi infrastruktur, BI menyiapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran. Regulasi yang direncanakan mulai diterapkan pada kuartal IV-2026 itu akan menjadi landasan hukum pertukaran data sistem pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

BI juga akan menata struktur industri sistem pembayaran melalui pengaturan kerja sama antara Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) dan Penyelenggara Penunjang (PP). Menurut pemaparan Destry, kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada kuartal IV-2026.

Di bidang koordinasi kebijakan, BI melanjutkan kerja sama dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.