BI Perkuat Intervensi Rupiah dan Kendalikan Inflasi Pangan

Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan menyoroti inflasi pangan yang mencapai 5,03 persen secara tahunan serta tekanan terhadap mata uang domestik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food mencapai 5,03 persen secara tahunan pada September 2026. Sementara itu, inflasi umum tercatat 3,28 persen secara tahunan dan 2,17 persen secara tahun kalender. Kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, beras, dan daging sapi menjadi sejumlah penyumbang inflasi pangan.

Destry menjelaskan bahwa BI telah menyampaikan persoalan kenaikan harga pangan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengendalikan pergerakan harga.

"Persoalan ini kami laporkan dan kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai cara menjaga inflasi pangan bergejolak," ujar Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia.

Di tengah tekanan harga pangan, BI menilai kondisi inflasi inti masih terkendali. Data yang disampaikan Destry menunjukkan inflasi inti pada September 2026 berada di level 2,8 persen, mencerminkan kondisi yang berbeda dari tekanan pada kelompok pangan.

Destry menjelaskan bahwa inflasi inti menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian secara lebih luas.

"Dari laporan inflasi yang kami sampaikan, inflasi inti menggambarkan bahwa perekonomian masih cukup terkendali. Pada September, angkanya masih 2,8 persen," ujar Destry.

Selain mengendalikan harga, BI juga menghadapi tantangan menjaga nilai tukar rupiah akibat volatilitas pasar keuangan internasional. Ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat, termasuk prospek suku bunga yang bertahan tinggi dalam waktu lebih lama, turut membayangi pergerakan mata uang negara berkembang.

Dalam keterangannya pada Selasa, 20 Oktober 2026, Destry menyebut tekanan global masih tinggi karena inflasi Amerika Serikat berada di atas sasaran bank sentralnya. Situasi tersebut memengaruhi dinamika pasar valuta asing dan mendorong BI mempertahankan kehadirannya di pasar.

"Situasi global masih menghadapi volatilitas tinggi. Namun, selama dua hari terakhir, stabilitas rupiah berhasil kami jaga. Perlambatan pergerakannya juga sejalan dengan dinamika yang dialami sejumlah negara berkembang," ujar Destry.

Untuk menjaga stabilitas kurs, BI mengoptimalkan intervensi di pasar spot, transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF). Bank sentral juga mempertahankan insentif biaya lindung nilai atau hedging yang telah diberikan sejak akhir Juni 2026.

Menurut Destry, kebijakan tersebut telah mendukung masuknya aliran dana ke pasar keuangan domestik melalui transaksi swap dan DNDF. Instrumen itu menjadi bagian dari upaya BI menghadapi tekanan eksternal tanpa mengabaikan stabilitas pasar valuta asing.

"Situasi global yang bergejolak juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, dengan kondisi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama dan inflasi Amerika Serikat yang masih jauh di atas target mereka," ujar Destry.

Destry menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta BI menjaga stabilitas rupiah. Bank sentral akan terus menggunakan instrumen intervensi dan insentif lindung nilai untuk menghadapi gejolak pasar.

Dalam penjelasan mengenai hasil kebijakan tersebut, Destry menyebut arus dana masuk yang berasal dari instrumen lindung nilai telah mencapai miliaran dolar AS.

"Insentif biaya lindung nilai yang kami berikan telah menghasilkan aliran dana masuk melalui transaksi swap maupun DNDF, dengan nilai sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS sampai saat ini," ujar Destry.