BI Dorong Variasi Produk Keuangan Syariah Global

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang lebih bervariasi untuk menarik investor global dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival 2026 di JCC Senayan Jakarta, Rabu (14/10/2026), karena permintaan terhadap sukuk dinilai kuat.

Dilansir dari Nasional, Destry menyebut instrumen keuangan syariah seperti sukuk memiliki peluang besar karena diminati investor dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa.

Penerbitan Green Sukuk Indonesia oleh pemerintah sejak 2018 telah mencapai nilai US$ 7,7 miliar. Pemerintah juga rutin menerbitkan sukuk global untuk memperluas akses ke pasar keuangan internasional.

Destry menjelaskan minat investor asing terhadap sukuk muncul karena produk tersebut memiliki karakter berkelanjutan dan didukung aset dasar. Ia menyampaikan hal itu dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival 2026.

"Pembeli sukuk banyak berasal dari negara-negara di luar negara Muslim. Jadi Amerika, Eropa. Kenapa? Karena mereka melihat produk ini sebagai produk yang berkelanjutan," ujar Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia.

Menurut Destry, stabilitas produk keuangan syariah menjadi salah satu daya tarik di tengah perubahan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan. Ia juga mengajak pemangku kepentingan untuk memperluas variasi produk.

Destry meminta MUI dan DSN bersama-sama merumuskan produk keuangan syariah baru agar dapat memenuhi permintaan pasar yang besar.

"Saya mengajak para tokoh-tokoh di sini, ada Bapak-Bapak semua, MUI, DSN, mari kita bersama-sama merumuskan agar kita bisa menciptakan produk-produk keuangan syariah yang lebih bervariasi, karena sebenarnya permintaannya sangat kuat sekali, permintaannya sangat banyak sekali," ujar Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia.

Di pasar domestik, menurut Destry, nilai penerbitan Green Sukuk Indonesia telah mencapai Rp 108,9 triliun. Angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan total obligasi yang diterbitkan pemerintah.