BI Dorong BPS Terbitkan Data PDB Syariah Nasional

Pengukuran kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional menjadi perhatian Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Destry Damayanti mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) segera menyusun dan menerbitkan data produk domestik bruto (PDB) syariah agar potensi sektor tersebut dapat dihitung secara terukur, dilansir dari Nasional. Dorongan tersebut disampaikan Destry dalam agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, data statistik yang jelas diperlukan untuk mengetahui besarnya peran ekonomi syariah sekaligus menjadi landasan dalam menentukan arah pengembangannya. Salah satu aspek yang membutuhkan pengukuran lebih akurat ialah rantai nilai halal atau halal value chain. Sektor ini disebut berkontribusi sekitar 24,9% terhadap PDB nasional, tetapi angka tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui statistik resmi.

Destry menekankan pentingnya keterlibatan BPS karena lembaga tersebut bertanggung jawab menerbitkan data statistik nasional. Dengan adanya pengukuran khusus, kontribusi ekonomi syariah dapat diketahui berdasarkan data yang lebih terstruktur.

Dalam kesempatan tersebut, Destry menyampaikan, "Kayaknya memang BPS harus segera menerbitkan PDB syariah, karena tadi juga ada kata-kata bahwa rantai ekonomi syariah 24,9% dari PDB. Nah ini kan kita perlu konfirmasi, karena di Indonesia lembaga yang mengeluarkan data itu BPS,". BI menyatakan kesiapannya membantu proses penyusunan data bersama BPS dan lembaga lain yang berkaitan. Destry menilai kolaborasi tersebut penting agar informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan pengembangan ekonomi syariah secara lebih terarah.

Destry mengatakan, "Mari kami bikin bersama-sama, BPS sebagai lead-nya, dari kami (Bank Indonesia), kami siap untuk men-support dan tentu juga dengan lembaga-lembaga lain yang terkait,".

Potensi ekonomi syariah di pasar internasional

Pengembangan ekonomi syariah dinilai memiliki peluang yang luas karena prinsipnya mencakup inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Potensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga menarik perhatian negara lain yang ingin mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Destry menyebut sejumlah negara di kawasan ASEAN, termasuk Filipina dan Thailand, mulai memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Perkembangan ini menunjukkan terbukanya peluang yang lebih luas bagi sektor tersebut di pasar internasional. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2025–2026, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam pengembangan ekonomi Islam. Adapun untuk sektor fesyen Muslim, Indonesia berada di posisi pertama dunia.

Pencapaian tersebut menjadi bagian dari gambaran posisi Indonesia dalam industri ekonomi syariah global. Pengukuran kontribusi melalui data PDB syariah diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan memahami perkembangan sektor ini secara lebih menyeluruh.

Rantai nilai halal tumbuh 5,5% pada kuartal II-2026

Di dalam negeri, penguatan rantai nilai halal menjadi salah satu fokus BI dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah. Destry menyebut sektor halal value chain mencatat pertumbuhan 5,5% pada kuartal II-2026.

Untuk mendukung ekosistem tersebut, BI menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk ISEF. Agenda ini mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembeli, investor, serta pemangku kepentingan dalam industri halal.

Perluasan akses pasar dan pengembangan ekosistem usaha menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor halal terhadap perekonomian. Menurut Destry, pengukuran yang sistematis juga diperlukan agar pengembangan rantai nilai halal dapat dilakukan secara lebih terfokus.

BI dorong pembiayaan berkelanjutan melalui green sukuk

Selain memperkuat ekosistem halal, BI turut mendorong perkembangan keuangan syariah melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan. Instrumen tersebut dinilai berpotensi menarik investor internasional karena memiliki keterkaitan dengan aset dasar dan dapat mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu instrumen yang disebut Destry ialah green sukuk yang diterbitkan Pemerintah Indonesia sejak 2018. Nilai penerbitannya di pasar global telah mencapai US$ 7,7 miliar, sedangkan penerbitan di pasar domestik mencapai Rp 108,9 triliun.

Pengembangan instrumen keuangan syariah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan pembiayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Destry menilai sinergi pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan komunitas tetap diperlukan untuk memperkuat ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia.