Bahlil Siapkan Pasokan Listrik 20 GW untuk Pusat Data

Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik hingga 20 gigawatt (GW) untuk mendukung ekspansi industri pusat data. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 20 Oktober 2026 mendorong pengembangan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai hub baru untuk menarik investasi sekaligus memperkuat pemanfaatan energi terbarukan.

Menurut Bahlil, kebutuhan tambahan tersebut setara dengan 20% kapasitas listrik Indonesia saat ini. Besarnya permintaan mengharuskan pemerintah menyelaraskan rencana investasi pusat data dengan kesiapan pembangkit dan ketersediaan sumber daya pendukung, terutama listrik dan air.

Dalam keterangan tertulis yang dilansir detikFinance pada 20 Oktober 2026, Bahlil menjelaskan besarnya kebutuhan energi setelah berdiskusi dengan Direktur Utama PLN.

"Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20% dari total listrik yang ada sekarang. Ini tidak sedikit, cukup besar sekali," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah mengarahkan pengembangan pusat data ke Kepulauan Riau untuk memanfaatkan ketersediaan air, kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah kawasan perkotaan besar, serta potensi energi baru terbarukan. Rencana ini juga ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah konsentrasi pusat data Asia Tenggara yang selama ini berkembang di Malaysia dan Singapura.

Dalam forum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, pada 19 Oktober 2026, Bahlil memaparkan alasan pemilihan kawasan tersebut sebagai lokasi pengembangan baru.

"Mengapa harus kita dorong ke sana? Karena pertama, ketersediaan airnya besar, yang kedua, penduduknya tidak sepadat Jawa Barat, Jakarta, ataupun Bali. Dan yang ketiga, kita dorong energi baru terbarukan," ujar Bahlil.

Menurut laporan Antara, kebutuhan air menjadi pertimbangan penting karena pusat data memerlukan sumber daya tersebut untuk menunjang operasionalnya. Bahlil juga menyoroti langkah sejumlah negara yang mulai membatasi pembangunan fasilitas serupa akibat besarnya konsumsi listrik dan air.

"Sekarang di Asia Tenggara sudah ada hub antara Malaysia dan Singapura. Nah, kita sekarang membangun hub baru untuk Indonesia, yaitu antara Batam, Karimun, dan Bintan," ujar Bahlil.

Untuk mendukung kebutuhan energi industri tersebut, pemerintah merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak (GWp). Pengembangan mencakup PLTS skala besar, pembangkit terapung, instalasi atap, dan fasilitas di kawasan industri.

Bahlil menilai penggunaan energi terbarukan dapat menjadi daya tarik bagi investor yang membutuhkan pasokan listrik berkelanjutan.

"Saya yakin para investor akan lebih menyukai penggunaan energi baru terbarukan untuk pusat data mereka, dan ini merupakan peluang bisnis," ujar Bahlil.

Di Batam, kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, maupun masih dalam pengembangan mencapai 1,47 GW. PLN Batam dan DayOne juga telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 megawatt (MW), yang menurut laporan detikFinance merupakan kontrak terbesar untuk pusat data di Indonesia.

Dari sisi penyediaan listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Rencana tersebut terdiri atas 42,6 GW dari energi baru terbarukan, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit berbahan bakar fosil.

Rencana pengembangan kelistrikan tersebut diperkirakan membutuhkan investasi Rp 2.967,4 triliun. Menurut data yang dikutip Antara, sekitar 70% dari tambahan kapasitas yang direncanakan berasal dari energi terbarukan dan sumber energi dalam bauran yang ditetapkan.

Data dari Kontan menunjukkan kapasitas pusat data Indonesia pada pertengahan 2026 berada di kisaran 630-637 MW. Kapasitas itu diperkirakan meningkat menjadi 11 GW pada 2030, didorong oleh pertumbuhan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan.

Perkembangan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi pusat data berskala besar. Pembatasan kapasitas di Singapura dan keterbatasan pasokan energi di Malaysia turut menjadi latar persaingan untuk menampung pertumbuhan industri ini di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mengantisipasi permintaan, Bahlil menyatakan pemerintah akan meminta calon investor menyerahkan informasi mengenai rencana lokasi pembangunan pusat data. Data tersebut akan digunakan untuk menyelaraskan kebutuhan proyek dengan perencanaan pasokan energi, sementara aturan mengenai keterlibatan pengusaha nasional dan daerah juga tengah disiapkan.

Dalam keterangannya mengenai partisipasi pelaku usaha lokal, Bahlil menekankan bahwa investasi pusat data perlu melibatkan perusahaan Indonesia.

"Kita harus berbagi dengan pengusaha lokal. Jangan semuanya dikerjakan oleh mereka sendiri," tegas Bahlil Lahadalia.