Bahlil Jelaskan Gaji Tunggal untuk Dua Jabatan Menteri

Rangkap jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak diikuti tambahan gaji maupun DIPA baru, dilansir dari Nasional.

Bahlil menyatakan operasional kementerian yang baru dipimpinnya masih menggunakan anggaran Kementerian ESDM. Dengan skema tersebut, pembentukan struktur baru disebut tidak menambah beban pembiayaan negara.

Saat ini, kelembagaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih terbatas. Sejumlah posisi pejabat definitif belum tersedia dan belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk kementerian tersebut.

Dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026), Bahlil menjelaskan kondisi struktur organisasi yang masih terbatas itu.

"Saya belum punya deputi, belum punya Sesmen (Sekretaris Menteri), jadi ketik masih ketik sendiri," ujar Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, seluruh pembiayaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih mengandalkan DIPA Kementerian ESDM. Artinya, belum ada alokasi anggaran terpisah untuk kebutuhan operasional kementerian baru tersebut.

Penjelasan itu sekaligus menjadi dasar Bahlil untuk menepis anggapan bahwa pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menyebabkan pemborosan APBN. Pembiayaan operasionalnya disebut tetap berasal dari anggaran Kementerian ESDM.

"Saya juga menyampaikan bahwa anggaran untuk Menko Hlirisasi dan Transisi Energi semua anggarannya memakai anggaran Kementerian ESDM," tegas Bahlil Lahadalia.

Selain anggaran operasional, Bahlil menyatakan tidak terdapat tambahan penghasilan karena dua posisi yang dijalankannya. Gaji yang diterima tetap satu, demikian pula DIPA yang digunakan.

"Gaji menterinya juga cuma satu, gaji Menteri ESDM, Dipa-nya juga cuma satu Dipa Menteri ESDM, ruang lingkup koordinasinya saja yang berbeda," kata Bahlil Lahadalia.

Gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, gaji pokok setiap menteri tercatat sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Selain gaji pokok, menteri memperoleh tunjangan jabatan. Besaran tunjangan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) No 68 Tahun 2001, dengan nilai hingga Rp 13.608.000 per bulan.

Jika gaji pokok dan tunjangan jabatan dijumlahkan, pendapatan menteri mencapai sekitar Rp 18.648.000 per bulan. Nilai tersebut belum memasukkan tunjangan lain yang dapat diterima menteri.

Tunjangan tambahan tersebut mencakup tunjangan istri dan anak serta tunjangan perumahan apabila menteri tidak memperoleh rumah dinas. Fasilitas negara juga mencakup perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas, beserta biaya pemeliharaannya.

Fasilitas operasional itu digunakan untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin negara dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari fasilitas yang menyertai jabatan menteri.

Perhitungan gaji dan tunjangan menteri

Center of Economic and Law Studies atau Celios menghitung jumlah gaji dan tunjangan menteri mencapai Rp 150 juta per bulan. Untuk wakil menteri, jumlah gaji dan tunjangannya disebut Rp 100 juta per bulan.

Selain komponen gaji dan tunjangan, terdapat anggaran operasional sebesar Rp 500 juta per bulan untuk setiap menteri atau wakil menteri. Anggaran tersebut mencakup perjalanan dinas, staf, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan proyeksi Celios tersebut, APBN perlu menyediakan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk satu orang menteri selama lima tahun.