Aspermigas Soroti Risiko Pemangkasan Ekspor Gas bagi Investor

Kebijakan pengalihan sebagian pasokan gas dari Singapura ke pasar domestik berpotensi memengaruhi kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal, mengingatkan pemerintah agar tidak mencampurkan persoalan geopolitik dengan pengelolaan industri migas nasional, seperti dilansir dari Nasional.

Menurut Moshe, kejelasan mengenai kepemilikan volume gas yang terdampak pemangkasan ekspor menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan investor. Ketidakpastian mengenai hak atas produksi dapat memengaruhi pertimbangan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan hulu migas di Indonesia.

Dalam sistem pengelolaan hulu migas nasional, pemerintah melalui SKK Migas menjalin kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kontraktor memiliki hak atas bagian produksi masing-masing setelah memenuhi seluruh kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

Persoalan muncul apabila pengurangan volume gas ekspor turut memengaruhi bagian produksi yang menjadi hak KKKS. Moshe menilai kondisi tersebut perlu ditangani secara jelas agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi investor yang telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan kontrak.

Dalam keterangannya kepada Kontan.co.id pada Minggu (25/10/2026), Moshe menyampaikan peringatan mengenai kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap investasi.

"Tapi kalau untuk porsinya si KKKS yang ikut terdampak juga, itu nanti akan mengganggu iklim investasi," ujarnya.

Moshe mendorong pemerintah menjaga komunikasi yang terbuka ketika mengambil keputusan terkait distribusi gas. Penjelasan yang transparan dinilai penting untuk mencegah munculnya kekhawatiran di pasar ekspor, terutama apabila kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai pembatasan yang tidak memberikan kejelasan bagi pelaku usaha.

Ia juga menyoroti risiko ketika persoalan hubungan luar negeri dikaitkan langsung dengan kegiatan industri migas. Menurutnya, pencampuran kedua persoalan tersebut dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kepastian hukum dalam pengembangan lapangan migas di Indonesia.

"Jadi saran saya jangan mencampur adukan masalah geopolitik ya dengan industri Migas ini, karena ini sangat sensitif, resikonya itu tinggi," tegas Moshe.

Selain kepastian kontrak, keberadaan pasar ekspor dinilai masih diperlukan untuk menjaga kelayakan ekonomi pengembangan lapangan migas. Moshe menjelaskan bahwa kemampuan pembeli luar negeri membayar harga gas yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik dapat membantu mendukung keekonomian proyek.

Karena itu, penyaluran gas ke pasar dalam negeri dan ekspor perlu mempertimbangkan kemampuan penyerapan serta harga yang dapat diterima pembeli. Jika pasar domestik mampu menyerap gas dengan harga yang memenuhi kebutuhan keekonomian kontraktor, ketergantungan terhadap pasar ekspor dapat berkurang.

"Keseimbangan antara pasar domestik sama pasar ekspor itu harus tetap dijaga. Kalau pasar domestik bisa menyerap harga yang lebih tinggi, ya mereka (KKKS) akan happy, di atas keekonomian. Tapi kalau nggak bisa ya mereka harus membutuhkan pasar ekspor untuk memperbaiki keekonomian mereka," pungkasnya.

Pengalihan gas ditujukan menjaga pasokan listrik

Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, sebelumnya menjelaskan bahwa pengurangan ekspor dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan gas bagi pembangkit listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam keterangannya kepada Kontan.co.id pada Minggu (25/10/2026), Djoko menjelaskan bahwa pasokan yang semula dialirkan ke Singapura dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dalam rangka menjaga kehandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan, mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri," ujarnya.

Menurut Djoko, pengalihan pasokan tersebut dilakukan melalui dua jalur distribusi. Jalur pertama berasal dari Natuna menuju PLN Batam dengan memanfaatkan jaringan pipa West Natuna Transportation System (WNTS) - Pulau Pemping - Batam.

Volume gas yang dialihkan melalui jalur tersebut mencapai 15 juta standari kaki kubik. Pengalihan ini menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pasokan gas untuk mendukung keandalan listrik di dalam negeri.

Jalur kedua dilakukan dengan mengurangi pasokan gas dari Sumatra yang sebelumnya dikirim ke Singapura. Gas tersebut dialihkan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Batam, Bintan dan Sumatera melalui jaringan pipa TGI (Transportasi Gas Indonesia).

"(Kedua) pengurangan supply gas ke Singapur dari Sumatra untuk keperluan Listrik di Batam, Bintan dan Sumatera sebesar 16 juta Standar kaki kubik per hari, melalui Pipa TGI (Transportasi Gas Indonesia)," ungkap Djoko.

Dengan demikian, kebijakan pengalihan pasokan gas mencakup dua jalur dengan volume yang disebutkan masing-masing sebesar 15 juta standari kaki kubik dan 16 juta Standar kaki kubik per hari. Sementara itu, Aspermigas menekankan pentingnya kejelasan hak produksi KKKS dan keseimbangan pasar agar pemenuhan kebutuhan energi domestik tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investasi hulu migas.