AS Minta SpaceX Atur Starlink di Ukraina dan Iran

Pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan Donald Trump berulang kali meminta SpaceX mengatur akses layanan satelit Starlink di sejumlah negara, termasuk Ukraina, Iran, Yaman, dan Lebanon. Permintaan tersebut berkaitan dengan kepentingan militer, pembatasan komunikasi kelompok bersenjata, serta perluasan akses internet, menurut enam mantan pejabat senior AS yang dikutip Reuters pada Sabtu (24/10/2026), dilansir dari Internasional.

Informasi tersebut memperlihatkan besarnya peran SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Washington. Ketergantungan militer AS dan sekutunya terhadap layanan satelit perusahaan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai kendali atas infrastruktur komunikasi strategis.

Menurut empat mantan pejabat yang mengetahui pembahasan tersebut, pemerintahan Biden meminta SpaceX menonaktifkan layanan untuk mencegah kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Yaman dan Lebanon menggunakan Starlink. Pemerintah AS juga meminta perluasan akses di Ukraina dan Iran untuk mendukung kepentingan yang berbeda.

Di Ukraina, Starlink digunakan militer untuk komunikasi antarsatuan dan mendukung pertahanan terhadap serangan rudal Rusia. Sementara itu, akses di Iran dimaksudkan untuk membantu masyarakat memperoleh koneksi internet selama gerakan protes terhadap pemerintah.

Pada masa pemerintahan Trump, pejabat AS kembali membahas pengaktifan Starlink di Iran bersama Musk dan SpaceX setelah serangan AS-Israel pada Juni 2025 dan Februari 2026. Seorang mantan pejabat senior pemerintahan Trump dan seorang sumber lain menyampaikan informasi tersebut kepada Reuters.

Belum ada konfirmasi terbuka dari pemerintah Trump maupun SpaceX mengenai apakah terminal-terminal Starlink di Iran telah diaktifkan. The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan bahwa pemerintah AS mengirimkan ribuan terminal ke negara tersebut pada Februari.

Persoalan akses satelit di Ukraina kembali menjadi sorotan setelah Presiden Volodymyr Zelenskiy mengatakan bahwa layanan Starshield, versi militer sistem tersebut, sengaja dibatasi sehingga mengganggu operasi pesawat nirawak Ukraina. Ia juga menyebut kecepatan Starlink yang digunakan untuk berbagai keperluan militer telah diturunkan.

Reuters melaporkan bahwa instruksi pembatasan Starshield berasal dari Gedung Putih. Pemerintahan Trump mengakui adanya penurunan kecepatan, tetapi tidak menjelaskan apakah pihaknya mengeluarkan perintah tersebut.

Ketika dimintai tanggapan, Gedung Putih merujuk pada pernyataan Trump pada Jumat sebelumnya. Trump mengatakan, "Jika ada masalah, saya akan menyelesaikannya." Ia juga menyatakan belum berbicara dengan Musk mengenai persoalan akses Starlink untuk Ukraina.

Juru bicara Kedutaan Besar Ukraina di Washington, Halyna Yusypiuk, menekankan bahwa pemulihan layanan menjadi kebutuhan mendesak bagi negaranya.

"Prioritas kami saat ini adalah memulihkan layanan ke kecepatan normal sesegera mungkin, karena nyawa rakyat kami bergantung padanya," ujar Halyna Yusypiuk, juru bicara Kedutaan Besar Ukraina di Washington.

SpaceX tidak menanggapi permintaan komentar Reuters. Namun, Musk menyampaikan bahwa kewenangan atas Starshield berada pada pemerintah AS dan militer, bukan semata-mata pada perusahaan yang dipimpinnya.

"Sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah AS. Segala pembatasan terkait kecepatan atau penggunaan diputuskan oleh militer AS dan, pada akhirnya, oleh Presiden Amerika Serikat," tulis Elon Musk dalam unggahan media sosial.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Jason Crow, turut meminta kejelasan mengenai perubahan layanan satelit Ukraina. Ia menilai ketergantungan pada satu perusahaan swasta menimbulkan persoalan bagi keamanan nasional AS.

"Miliarder yang tidak dipilih melalui pemilu dan perusahaan swasta seharusnya tidak menjadi pihak yang menentukan apa yang terbaik bagi keamanan nasional Amerika," ujar Jason Crow, anggota DPR AS dari Partai Demokrat.

Armand Musey, presiden Summit Ridge Group, perusahaan konsultan industri satelit, menilai posisi Musk dalam pengambilan keputusan terkait layanan satelit telah melampaui peran bisnis biasa. Menurutnya, kontrak pemerintah dan kepentingan keamanan nasional membuat keputusan SpaceX memiliki dampak geopolitik.

"CEO SpaceX tersebut seharusnya bertindak sebagai eksekutif bisnis yang menangani kontrak pemerintah, namun pada kenyataannya, ia justru membuat keputusan-keputusan besar yang menyangkut kebijakan luar negeri," ujar Armand Musey, presiden Summit Ridge Group.

Musey juga menyoroti ketidakjelasan faktor yang memengaruhi keputusan Musk ketika perusahaan tersebut mengendalikan layanan komunikasi yang digunakan dalam konflik internasional.

"Dia adalah sosok yang cukup ambigu; Anda tidak bisa memastikan apakah keputusan-keputusannya merupakan keunikan pribadinya, atau karena adanya pengaruh dari pihak lain yang memengaruhinya," ujar Armand Musey, presiden Summit Ridge Group.

Reuters melaporkan bahwa pada 2022, Musk memerintahkan staf SpaceX memutus jangkauan Starlink di wilayah yang berusaha direbut kembali Ukraina. Musk juga menolak permintaan untuk mengaktifkan jaringan di Sevastopol, Krimea, guna mendukung serangan terhadap armada Rusia karena khawatir tindakannya dianggap sebagai keterlibatan dalam perang berskala besar.

Di bawah pemerintahan Biden, pejabat AS juga berkoordinasi dengan SpaceX untuk mengidentifikasi dan menonaktifkan terminal yang diduga digunakan kelompok Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon. Menurut lima mantan pejabat, pemerintah membagikan informasi intelijen kepada perusahaan untuk membantu mengidentifikasi perangkat yang diperoleh kelompok tersebut melalui perantara.

Pada Oktober 2023, pejabat intelijen memberi tahu Gedung Putih bahwa pihak-pihak terkait Hizbullah mungkin telah memperoleh terminal Starlink. Kekhawatiran serupa muncul pada 2024 terkait kelompok Houthi ketika AS melancarkan serangan udara terhadap kelompok yang berafiliasi dengan Iran tersebut. Dua mantan pejabat mengatakan setidaknya beberapa terminal berhasil dinonaktifkan.

Dalam dokumen yang diserahkan kepada Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS pada 2024, SpaceX menyatakan bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk memperoleh izin ekspor serta melindungi teknologi demi mendukung keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.

Pemerintahan Biden juga meminta SpaceX mengaktifkan Starlink di Iran selama demonstrasi yang dimulai pada September 2022 setelah kematian Mahsa Amini, perempuan Iran yang ditangkap karena dianggap tidak mengenakan hijab dengan benar. Menurut seorang mantan pejabat, terminal-terminal tersebut dibawa ke Iran dengan bantuan pemerintah AS, tetapi jumlahnya tidak diungkapkan.

Delegasi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menanggapi permintaan komentar Reuters mengenai persoalan tersebut.