AS Menetapkan Sanksi Baru Terhadap ICC

Sanksi baru Amerika Serikat terhadap Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC meningkatkan ketegangan diplomatik dengan sejumlah negara Eropa yang mendukung lembaga tersebut. Peristiwa ini dilansir dari Internasional sebagai perkembangan terkait hubungan Washington dan institusi hukum global. ICC yang berkantor di Den Haag, Belanda, menilai kebijakan tersebut sebagai tekanan terhadap supremasi hukum dan sistem hukum internasional.

Lembaga itu meminta dukungan dari 125 negara anggotanya untuk menjaga keberlangsungan operasional pengadilan. "Pengadilan tidak bisa berdiri sendiri," demikian pernyataan ICC yang mendorong negara anggota mengambil langkah perlindungan terhadap lembaga tersebut.

Kebijakan terbaru ini memperluas tindakan pemerintah AS terhadap ICC. Sebelumnya, Washington telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah jaksa dan hakim, sedangkan langkah kali ini menyasar ICC sebagai institusi.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat menolak kemungkinan ICC mengadili warga negara Amerika. Washington juga mempersoalkan tindakan pengadilan terhadap sejumlah pejabat Israel serta penyelidikan terkait personel militer AS di Afghanistan. "Presiden Trump tidak akan pernah membiarkan ICC mengadili warga Amerika," kata Rubio dalam pernyataannya.

Pemerintah AS menyebut sanksi tersebut bertujuan memberikan tekanan kepada ICC dan negara anggotanya agar memperhatikan keberatan Washington. Rubio mengatakan kebijakan itu masih dapat disesuaikan apabila kekhawatiran AS tidak ditangani. Sanksi tersebut tidak langsung berlaku sepenuhnya karena Departemen Keuangan AS menetapkan masa tenggang awal selama enam bulan. Beberapa transaksi tertentu tetap mendapat pengecualian, termasuk layanan telekomunikasi, perangkat lunak, pembayaran pensiun, dan transaksi terkait tahanan.

ICC menyatakan langkah tersebut tidak akan menghentikan penyelidikan maupun proses penuntutan yang sedang berjalan. Wakil Jaksa ICC Nazhat Shameem Khan menegaskan pengadilan tetap menjalankan tugasnya dalam seluruh perkara yang ditangani. Di sisi lain, Uni Eropa membuka kemungkinan dialog dengan Washington selama masa tenggang tersebut.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan blok tersebut memiliki sejumlah pilihan untuk memastikan ICC tetap berfungsi. Menteri Luar Negeri Belgia juga meminta Uni Eropa mengaktifkan aturan perlindungan untuk menghadapi dampak sanksi Amerika Serikat. Risiko gangguan dapat muncul karena perusahaan berbasis AS umumnya tidak diperbolehkan menyediakan layanan kepada entitas yang terkena sanksi.

Gangguan potensial dapat memengaruhi sektor perbankan, asuransi, dan teknologi yang mendukung aktivitas ICC. Sebagai persiapan, pengadilan telah menyiapkan langkah seperti mengganti perangkat lunak Microsoft dengan alternatif sumber terbuka serta mencari pengaturan baru untuk layanan perbankan dan asuransi kesehatan.

Latar Belakang ICC dan Perbedaan Sikap Negara

ICC didirikan pada 2002 berdasarkan Statuta Roma untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Amerika Serikat pernah menandatangani Statuta Roma, tetapi tidak meratifikasinya. Pengadilan tersebut telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap lebih dari 70 orang terkait berbagai konflik dan dugaan kejahatan internasional.

Beberapa nama yang pernah menjadi perhatian ICC antara lain Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Omar al-Bashir, dan Muammar Gaddafi. Pengenaan sanksi berlangsung beberapa jam setelah mantan hakim ICC Navi Pillay menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Komite Nobel menyebut penghargaan itu sebagai dukungan terhadap lembaga peradilan internasional saat hakim dan institusi hukum menghadapi tekanan politik.

Sebagian besar negara anggota ICC, termasuk seluruh negara Uni Eropa, tetap mendukung keberadaan pengadilan tersebut. Amerika Serikat bukan anggota ICC sehingga kebijakan sanksi ini kembali menunjukkan perbedaan sikap Washington dengan negara pendukung penegakan hukum pidana internasional.