Yunani Evaluasi Sanksi AS terhadap Firma Hukum Karnakis

Pemerintah Yunani sedang mengevaluasi informasi mengenai sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Karnakis & Karnakis, firma hukum yang beroperasi di Yunani dan Panama. Langkah ini menyusul tuduhan otoritas AS bahwa firma tersebut memberikan bantuan hukum kepada jaringan pelayaran Iran selama bertahun-tahun. Dilansir dari Internasional, Kementerian Keuangan Yunani menyampaikan sikapnya pada Kamis (22/10/2026).

Kementerian Keuangan Yunani menyatakan bahwa negara tersebut menerapkan sanksi yang berlaku terkait Iran. Pemerintah juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sanksi terhadap Karnakis & Karnakis diumumkan oleh Departemen Keuangan AS sehari sebelum pernyataan pemerintah Yunani. Otoritas AS mengaitkan firma hukum tersebut dengan jaringan pelayaran Iran yang menjadi sasaran tindakan mereka.

Dalam menanggapi pengumuman tersebut, Kementerian Keuangan Yunani menyatakan tengah menelaah informasi yang disampaikan pihak AS. Pemerintah menegaskan bahwa tindak lanjut akan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku serta ketentuan hukum nasional, Uni Eropa, dan internasional.

“Semua informasi yang tersedia sedang dievaluasi, dan langkah-langkah yang tepat sedang diambil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta hukum nasional, Uni Eropa, dan internasional yang berlaku,” ujar Kementerian Keuangan Yunani dalam pernyataannya.

Selain menjatuhkan sanksi terhadap firma hukum tersebut, Departemen Keuangan AS mengungkapkan adanya langkah penyelidikan yang melibatkan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Lembaga yang menangani kejahatan keuangan di bawah Departemen Keuangan AS itu telah menerbitkan surat panggilan administratif untuk mendukung penyelidikan terhadap sebuah bank Yunani.

Departemen Keuangan AS tidak mengungkapkan nama bank yang menjadi objek penyelidikan tersebut. Sementara itu, Kementerian Keuangan Yunani menyatakan bahwa evaluasi informasi dan tindakan lanjutan dilakukan sesuai dengan prosedur serta kerangka hukum yang berlaku.