Tujuh Negara Bertemu di Istanbul Bahas Tekanan terhadap Israel

Turkiye mempertemukan tujuh negara dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan di Istanbul pada 23–24 Oktober 2026 untuk membahas krisis Palestina, keamanan jalur pelayaran strategis, konflik Yaman, serta upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Pertemuan yang diprakarsai Ankara ini melibatkan kelompok E3 dan R4, dengan Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan sebagai tuan rumah.

Forum perdana berformat R4+E3 tersebut mempertemukan Inggris, Prancis, dan Jerman dengan Turkiye, Arab Saudi, Pakistan, serta Mesir. Menurut sumber di Kementerian Luar Negeri Turkiye yang dikutip media Kabarika.id dan MINA, agenda pembicaraan mencakup koordinasi diplomatik dan peluang kerja sama menghadapi berbagai persoalan keamanan regional.

Fokus utama pertemuan adalah mendorong tekanan internasional terhadap Israel terkait perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan tindakan kekerasan oleh para pemukim. Selain isu Palestina, para menteri dijadwalkan membahas situasi di Yaman, keamanan Arab Saudi, kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan Selat Bab al-Mandab, serta risiko meluasnya perang Rusia-Ukraina ke Laut Hitam.

Sumber Kementerian Luar Negeri Turkiye menjelaskan tujuan pembentukan forum lintas kawasan tersebut dalam pernyataan yang dikutip kedua media.

"Ketujuh negara tersebut akan berkumpul untuk pertama kalinya dalam format R4+E3, atas inisiatif Turkiye. Mereka akan menjajaki peluang kerja sama dan koordinasi yang dapat diimplementasikan di masa mendatang," ujar sumber Kementerian Luar Negeri Turkiye.

Dalam memimpin pertemuan, Fidan diperkirakan menekankan perlunya respons internasional terhadap perkembangan permukiman Israel. Ia juga akan menyampaikan dukungan bagi keamanan Arab Saudi dalam menghadapi serangan kelompok Houthi dari Yaman serta mendorong jaminan kebebasan pelayaran di dua selat strategis tersebut.

Turkiye juga akan mengangkat risiko penyebaran konflik Rusia-Ukraina ke Laut Hitam. Menurut laporan Kabarika.id dan MINA, Fidan dijadwalkan kembali menyampaikan usulan Ankara untuk mencegah perluasan perang dan menghentikan jatuhnya korban sipil.

Kelompok E3, yang terdiri atas Inggris, Prancis, dan Jerman, dibentuk pada 2003 untuk mengoordinasikan diplomasi terkait program nuklir Iran. Seiring waktu, kerja sama ketiga negara itu berkembang menjadi mekanisme koordinasi kebijakan luar negeri dalam berbagai persoalan internasional.

Sementara itu, R4 mencakup Turkiye, Arab Saudi, Pakistan, dan Mesir. Menurut laporan MINA, kelompok ini dibentuk pada 2026 dan diperkuat melalui kerja sama pertahanan regional, termasuk Perjanjian Pertahanan Makkah yang ditandatangani Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan pada Agustus 2026.

Di tengah agenda diplomatik tersebut, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa Jerman, Prancis, dan Inggris bersedia berunding dengan Iran mengenai program nuklirnya. Menurut laporan Ahlulbait Indonesia yang mengutip Kantor Berita Fars, pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 23 Oktober 2026, ketika ketegangan regional masih menjadi perhatian negara-negara Eropa.

Wadephul memperingatkan bahwa konflik dengan Iran tidak dapat diselesaikan melalui kekuatan militer dan bahwa kawasan tersebut perlu terhindar dari eskalasi baru. Ia juga menyoroti potensi dampak konflik terhadap perekonomian global dan masyarakat Eropa.

Ketiga negara Eropa tersebut merupakan bagian dari kesepakatan nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditandatangani pada 2015 oleh Iran dan lima kekuatan dunia lainnya. Setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu, Inggris, Prancis, dan Jerman berjanji membantu mengurangi dampaknya bagi Iran, tetapi kegagalan memenuhi komitmen tersebut kemudian diikuti pengurangan kepatuhan nuklir Iran.

Pada tahun sebelumnya, ketiga negara itu juga mengaktifkan mekanisme pemulihan sanksi atau snapback terhadap Iran. Menurut laporan Ahlulbait Indonesia, Iran, Rusia, dan China menilai langkah tersebut ilegal. Laporan yang sama menyebut Jerman mendukung serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, sementara sejumlah negara Eropa tidak mengecam serangan tersebut.

Ketegangan turut memengaruhi pasar energi. Laporan Ahlulbait Indonesia menyebut harga minyak mentah Brent sempat mencapai 116 dolar AS per barel, level tertinggi dalam enam bulan, di tengah kekhawatiran terhadap konflik regional. Pada pertengahan Mei tahun yang sama, harga Brent juga telah menembus 114 dolar AS per barel.