Sompo Syariah Mulai Beroperasi Usai Kantongi Izin OJK

PT Sompo Insurance Sharia resmi beroperasi sebagai perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia setelah menyelesaikan pemisahan usaha dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 7 Agustus 2026. Dilansir dari Keuangan, perusahaan ini menargetkan pertumbuhan bisnis dengan memanfaatkan pengalaman pasar, fondasi perusahaan induk, dan jaringan kemitraan yang telah terbentuk.

Izin operasional tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP-64/D.05/2026. Sebelum menjadi entitas tersendiri, Sompo Syariah merupakan unit usaha syariah di bawah PT Sompo Insurance Indonesia.

Direktur Utama Sompo Syariah Ratna Indrayani menjelaskan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Menurut dia, pengalaman perusahaan induk di pasar Indonesia menjadi salah satu modal untuk menghadapi persaingan di industri asuransi syariah.

Ratna menyebut Sompo Insurance Indonesia telah mengenal pasar domestik selama 51 tahun. Sementara itu, perusahaan mulai mempelajari dan menjajaki pasar asuransi syariah sejak 2017, termasuk membangun hubungan dengan mitra usaha.

"Sompo Syariah memiliki pengalaman mengenal kondisi lokal Indonesia sejak 51 tahun yang lalu. Sejak 2017, kami sudah mulai belajar. Kami telah berinteraksi dengan pasar, memahami pasar, serta mengenal mitra yang dapat berkembang bersama kami. Jadi, keunggulan kami adalah fondasi yang cukup kuat selama 130 tahun," ujar Ratna Indrayani, Direktur Utama Sompo Syariah.

Menurut Ratna, pengalaman tersebut memberikan bekal bagi perusahaan untuk mengoptimalkan peluang bisnis. Ia juga menilai perkembangan mitra yang telah bekerja sama dapat mendukung pertumbuhan Sompo Syariah di tengah persaingan dengan perusahaan lain.

"Jadi, kami yakin pertumbuhan mereka juga membuat kami memiliki pembeda dibandingkan perusahaan lain yang baru memulai," ujar Ratna.

Selain memperkuat posisi bisnis, pembentukan Sompo Syariah juga didorong oleh potensi perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Ratna menjelaskan bahwa kehadiran perusahaan bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ekosistem syariah nasional.

Menurut Ratna, ekosistem tersebut telah didukung sejumlah program pemerintah, termasuk peta jalan pengembangan ekosistem syariah hingga 2030. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menentukan waktu pemisahan unit usaha syariah.

"Setelah berjalan sejak 2017, kami melihat perkembangan di Indonesia. Hal itu menjadi momentum yang sangat tepat menurut kami," ujar Ratna.