Serangan Houthi ke Riyadh Memicu Ketegangan dengan Arab Saudi

Konflik antara kelompok Houthi dan Arab Saudi kembali memanas setelah serangan ke bandara Riyadh pada Sabtu (10/10/2026) menyebabkan sejumlah orang terluka. Dilansir dari Detikcom, insiden tersebut menjadi serangan ketiga sejak awal Oktober 2026, di tengah berlanjutnya perang saudara di Yaman. Untuk memahami perselisihan ini, penting membedakan kelompok Houthi dari pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Keduanya merupakan pihak berbeda yang berada di kubu berlawanan dalam konflik berkepanjangan di negara tersebut. Kelompok Houthi terbentuk di wilayah pegunungan Saada, Yaman utara, pada 1990-an. Menurut Al Jazeera, perlawanan bersenjata terhadap pemerintah mulai berkembang pada awal 2000-an, sebelum konflik dengan pemerintah Yaman meningkat pada 2014 dan memicu perang saudara.

Pada Januari 2015, kelompok tersebut mengambil alih istana presiden di Sanaa. Peristiwa itu membuat Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi meninggalkan ibu kota dan melarikan diri ke Aden, kota pelabuhan di wilayah selatan Yaman.

Hadi kemudian berpindah ke Arab Saudi dan tetap menjalankan pemerintahan dari pengasingan sampai mengundurkan diri pada 2022. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan politik Yaman selama perang berlangsung.

Keterlibatan Arab Saudi dan Dampak Kemanusiaan

Arab Saudi terlibat langsung dalam konflik pada Maret 2015 dengan memimpin koalisi militer yang bertujuan memulihkan pemerintahan Presiden Hadi. Sebaliknya, Houthi menuduh Riyadh menyerang Yaman untuk mempertahankan pemerintahan yang mereka lawan. Selama bertahun-tahun, Houthi melancarkan serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak bersenjata ke wilayah Arab Saudi. Kedua pihak kemudian menjalani proses menuju gencatan senjata pada 2022 melalui mediasi.

Perang tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Sekitar 22 juta warga Yaman, atau hampir setengah populasi negara itu, membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan. Kerusakan sistem kesehatan dan infrastruktur air semakin memperburuk keadaan. Jutaan penduduk juga terpapar kolera, menjadikan Yaman salah satu wilayah dengan wabah penyakit tersebut yang paling parah di dunia.

Pemerintahan Yaman Setelah Pengunduran Diri Hadi

Setelah Hadi mundur pada 2022, dibentuk Dewan Pimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council (PLC). Lembaga beranggotakan delapan orang ini mewakili pemerintahan Yaman yang memperoleh pengakuan internasional.

PLC bertugas menangani urusan politik, keamanan, dan militer sekaligus mengarahkan perundingan untuk mencapai gencatan senjata permanen. Dewan tersebut dipimpin Rashad al-Alimi, penasihat Presiden Hadi sekaligus mantan menteri dalam negeri pada pemerintahan mendiang Presiden Saleh. Arab Saudi dan aliansi yang dipimpin Riyadh mendukung PLC.

Namun, keterlibatan berbagai pihak dalam konflik turut mempertahankan ketegangan antara pemerintah Yaman, kelompok Houthi, dan negara-negara yang mendukung masing-masing kubu. Di sisi lain, Iran mendukung kelompok Houthi dalam menghadapi koalisi militer pimpinan Arab Saudi, yang juga mendukung pemerintah Yaman. Persaingan dukungan regional tersebut menjadi bagian dari dinamika konflik yang berlangsung di negara itu.

Tujuan Houthi dan Perebutan Wilayah Strategis

Konflik kembali meningkat sejak Juli 2026 setelah kesepakatan gencatan senjata runtuh. Pada awal September, pasukan Yaman yang didukung Arab Saudi bertempur melawan Houthi di Marib selatan, Taiz, Lahj, al-Jawf, dan al-Bayda.

Dalam rangkaian pertempuran tersebut, Houthi berhasil merebut kota Mocha di pesisir Laut Merah. Penguasaan wilayah itu memperluas pengaruh mereka di sekitar Selat Bab al-Mandeb, jalur strategis yang menghubungkan kawasan Laut Merah dengan perairan di sekitarnya. Sebagai bagian dari poros perlawanan, Houthi berupaya memperbesar kekuasaan politik dan teritorialnya di Yaman. Jumlah anggotanya mencapai 350.000 orang pada 2025, sementara wilayah yang mereka kuasai diperkirakan mencakup antara seperempat dan sepertiga wilayah negara tersebut.

Menurut laporan BBC, kelompok Houthi juga menginginkan berakhirnya blokade Arab Saudi agar dapat memperluas kendali atas seluruh Yaman, termasuk sumber pendapatan dari minyak dan gas domestik.

Serangan terhadap Kepentingan Minyak Arab Saudi

Ketegangan tidak hanya berlangsung di daratan. Kelompok Houthi melarang pelayaran kapal-kapal Arab Saudi yang menggunakan Laut Merah sebagai jalur alternatif Selat Hormuz, sehingga perselisihan turut memengaruhi aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Pada pertengahan September 2026, sebuah pesawat nirawak menyerang pipa minyak Timur-Barat Arab Saudi.

Serangan itu bertujuan mengganggu ekspor minyak negara tersebut dan diikuti kenaikan harga minyak global hingga melampaui USD 100 per barel. Setelah serangan terhadap infrastruktur minyak itu, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional bersama Arab Saudi mendesak Presiden Trump agar ikut menyerang kelompok Houthi. Namun, Trump tidak mengambil tindakan tersebut karena Houthi telah menyetujui untuk tidak menyerang aset-aset milik Amerika Serikat.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik Yaman melibatkan perebutan kekuasaan domestik, dukungan militer regional, dan persaingan atas wilayah serta jalur perdagangan strategis. Serangan ke bandara Riyadh pada Oktober 2026 kembali menandai meningkatnya ketegangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi.