Rokhmin Dahuri Peringatkan Risiko Overfishing Program Kampung Nelayan

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) perlu mempertimbangkan ketersediaan stok ikan sebelum menambah armada penangkapan di wilayah pesisir Indonesia. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, memperingatkan risiko penangkapan ikan berlebih yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan dalam diskusi di Menara Kompas, Senin (19/10/2026), dilansir dari Nasional.

Rokhmin menyebut sekitar 42% wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia telah mengalami overfishing berdasarkan data yang disampaikannya. Di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, sekitar 80% wilayah penangkapan dari garis pantai hingga 12 mil laut juga menghadapi kondisi serupa.

Ia menilai konsep KNMP berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, penambahan kapal tanpa perhitungan potensi ikan dan daya dukung wilayah dapat memperbesar tekanan terhadap sumber daya perikanan.

Rokhmin mengingatkan bahwa peningkatan jumlah armada harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya ikan untuk pulih.

"Kalau dengan adanya Kampung Nelayan kebijakannya menambah kapal ikan, makin overfishing dan makin hancur jumlah ikannya, nelayan miskin," ujar Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI.

Menurut Rokhmin, pemerintah perlu menghitung potensi produksi perikanan setiap wilayah sebelum menentukan jumlah kapal dan jenis alat tangkap yang dapat dioperasikan. Perhitungan tersebut juga harus mempertimbangkan harga jual ikan, biaya melaut, serta target pendapatan nelayan sekitar Rp 7,5 juta per bulan.

Ia menekankan bahwa penentuan armada harus berdasarkan kebutuhan dan kemampuan produksi masing-masing kawasan, bukan sekadar penambahan jumlah kapal.

"Harus dihitung berapa jumlah kapal ikan, jenis kapal semacam apa, jenis alat tangkap semacam apa yang bisa digelontorkan atau dioperasikan di daerah itu," ujar Rokhmin Dahuri.

Tanpa perencanaan yang memadai, kapal yang disediakan melalui KNMP berisiko tidak digunakan secara produktif. Kondisi tersebut dapat menghambat tujuan program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Rokhmin menyoroti risiko pengadaan kapal yang tidak diimbangi peningkatan produktivitas nelayan.

"Saya takut jadi besi tua. Akan gagal karena problem kesejahteraan, yaitu produktivitas nelayan tidak ada komponennya," ujar Rokhmin Dahuri.

Selain armada penangkapan, pembangunan fasilitas pendukung juga perlu mengikuti potensi produksi ikan setempat. Fasilitas seperti penyimpanan dingin, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) perlu disesuaikan dengan perkiraan volume hasil tangkapan yang dapat didaratkan.

Rokhmin menyarankan pemerintah menghitung potensi produksi ikan berkelanjutan atau maximum sustainable yield (MSY) sebagai dasar menentukan kapasitas penangkapan dan kebutuhan fasilitas. Perhitungan itu dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah nelayan dan kapal yang optimal serta volume ikan yang dapat didaratkan setiap bulan.

Ia menjelaskan bahwa estimasi produksi berkelanjutan dapat menjadi acuan untuk menetapkan kapasitas operasional setiap kampung nelayan.

"Itu kalau sudah ketemu bisa dilihat di setiap kampung nelayan itu berapa nelayan yang boleh beroperasi dan berapa kapal ikan yang belum beroperasi, dari situ maka bisa kita estimasi berapa ikan yang bisa didaratkan per bulan," ujar Rokhmin Dahuri.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyatakan pembangunan KNMP akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan setiap wilayah pesisir. Karena itu, fasilitas yang dibangun tidak harus seragam antara satu kawasan dan kawasan lainnya.

Trenggono menjelaskan bahwa sejumlah kampung nelayan akan difokuskan untuk mendukung kegiatan produksi, dengan hasil tangkapan disalurkan kepada pihak yang menampung dan memasarkannya.

"Jadi mereka melaut saja, yang kemudian hasilnya akan ditampung oleh pihak penampung," ujar Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain berorientasi pada produksi perikanan, beberapa kawasan akan dikembangkan sebagai desa wisata. Pemerintah mencontohkan Kampung Nelayan Kalamo Biak di Papua dan Kampung Nelayan Banyuwangi di Jawa Timur sebagai kawasan yang memiliki konsep pengembangan berbeda.

Trenggono menyebut fasilitas pendukung pariwisata, termasuk area makan untuk pengunjung, dapat dibangun sesuai tema dan potensi masing-masing kawasan.

"Jadi kita fasilitasi seperti di sana itu ada area tempat makan untuk menarik wisatawan. Jadi memang disesuaikan secara tematik," ujar Wahyu Sakti Trenggono.