Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI

Presiden Prabowo Subianto menetapkan perubahan jabatan di jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dipercaya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dilansir dari Medcom. Upacara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, kedua perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat itu mengucapkan sumpah jabatan secara langsung di hadapan Presiden Prabowo. Pelantikan tersebut disertai ikrar untuk mempertahankan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maruli dan Tandyo menyampaikan sumpah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pada posisi baru mereka.

Selain menyatakan kesetiaan kepada negara, keduanya berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan secara lurus dan adil. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk menjalankan kewenangan jabatan dengan mengutamakan etika serta menaati ketentuan yang berlaku.

Komitmen terhadap nilai-nilai keprajuritan turut menjadi bagian dari sumpah tersebut. Kedua jenderal menegaskan kesanggupan untuk menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam melaksanakan tanggung jawab di lingkungan TNI. Rangkaian pengucapan sumpah itu disiarkan melalui tayangan Breaking News Metro TV. Prosesi tersebut menandai dimulainya pelaksanaan tugas Maruli dan Tandyo dalam jabatan baru yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Dasar hukum pergantian jabatan TNI

Pengangkatan kedua pejabat militer tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026. Kedua keputusan itu mengatur pemberhentian dan pengangkatan pejabat untuk posisi Wakil Panglima TNI yang merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta Kepala Staf Angkatan Darat. Dokumen keputusan presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada 14 Oktober 2026 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, perubahan jabatan kedua jenderal memiliki dasar penetapan resmi melalui keputusan kepala negara.

Dalam rangkaian keputusan itu, Tandyo Budi Revita diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Panglima TNI. Pada saat yang sama, Maruli Simanjuntak diberhentikan dari posisi Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjalankan tugas barunya. Pemerintah turut memberikan penghargaan atas pengabdian dan jasa kedua jenderal selama menjalankan tanggung jawab sebelumnya. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI.

Prosesi penyerahan jabatan baru

Peralihan tanggung jawab ditandai dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta tanda jabatan baru oleh Presiden Prabowo. Prosesi ini menjadi bagian dari pelaksanaan pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada 14 Oktober 2026.

Setelah pelantikan, Maruli Simanjuntak mengemban dua tanggung jawab, yakni sebagai Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Penugasan tersebut menempatkannya pada posisi baru dalam struktur kepemimpinan TNI sekaligus pengelolaan urusan perbatasan dan daerah terpencil.

Adapun Tandyo Budi Revita menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pergantian tersebut menandai perubahan penempatan kedua jenderal setelah sebelumnya masing-masing menduduki jabatan Wakil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat.