Prabowo Siapkan Program Kuliah Gratis di PTN Bertahap

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) secara bertahap atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dibahas untuk memperluas akses pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, kebutuhan operasional kampus, dan jumlah mahasiswa. Dilansir dari Medcom, pemerintah telah menghitung kebutuhan pembiayaan mahasiswa di seluruh PTN sebagai dasar penyusunan skema program.

Kajian tersebut mencakup kebutuhan masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan kemungkinan penerapan secara menyeluruh atau bertahap. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sedang mematangkan kalkulasi anggaran dan pilihan pelaksanaan. Hasil analisis tim khusus direncanakan disampaikan kepada Presiden dalam waktu sekitar dua hingga empat minggu setelah pembahasan berlangsung.

Prabowo memberikan arahan agar program pendidikan gratis dipersiapkan secepat mungkin. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, yang melibatkan sejumlah kementerian terkait untuk membahas kebijakan pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Dalam penyusunan program, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, sasaran penerima manfaat, dan kemampuan anggaran negara. Kesiapan pendanaan operasional perguruan tinggi juga menjadi bagian penting dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan. Penghitungan kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan jumlah mahasiswa dan kebutuhan setiap kampus. Perbedaan program studi, sarana dan prasarana, serta biaya penyelenggaraan pendidikan menjadi sejumlah komponen yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan skema tersebut.

Pemerintah juga mengkaji keberlanjutan pembiayaan agar pelaksanaan kuliah gratis tidak mengganggu kualitas pendidikan, kegiatan akademik, maupun pengembangan fasilitas perguruan tinggi. Hasil kalkulasi akan menjadi dasar untuk membandingkan pilihan penerapan program secara menyeluruh dan bertahap. Di sisi pendanaan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun dalam APBN 2027. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber pemerintah dan DPR RI, anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Alokasi pendidikan itu mencakup dukungan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru. DPR RI menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif agar manfaatnya menjangkau peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga tahap pengkajian ini, pemerintah masih mematangkan perhitungan pembiayaan dan pilihan penerapan program kuliah gratis di PTN. Hasil analisis tim khusus dijadwalkan menjadi bahan pelaporan kepada Presiden dalam rentang sekitar dua hingga empat minggu setelah pembahasan.