Polri Usut Dugaan Pidana Pasar Modal Usai Evaluasi MSCI

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal Indonesia menjadi perhatian setelah MSCI mengumumkan konsultasi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia. Pada Jumat (16/10/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, COO Danantara Rosan Roeslani, dan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membahas persoalan tersebut, dilansir dari Investasi. Kapolri menyatakan Bareskrim Polri akan menerjunkan tim untuk menelusuri informasi dan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran maupun tindak pidana di pasar modal, termasuk praktik perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading.

Penyelidikan akan dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti sebagai dasar penegakan hukum. Dalam konferensi pers di BEI, Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan langkah yang akan ditempuh kepolisian untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut.

"Dengan alat bukti yang akan kami kumpulkan, kami akan melakukan tindakan berdasarkan bukti tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait permasalahan di dunia pasar modal," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Di sisi lain, MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi MSCI Indonesia Indexes dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Menurut informasi dalam laporan tersebut, keputusan akhir atas usulan reklasifikasi itu dijadwalkan paling lambat pada akhir Juni 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa otoritas memeriksa seluruh emiten yang masuk kategori konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau high shareholder concentration (HSC). Pemeriksaan bertujuan menelusuri kemungkinan adanya indikasi tindak pidana di pasar modal.

Hasan menyebutkan terdapat 61 emiten yang terindikasi memiliki konsentrasi kepemilikan saham tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 emiten diduga terkait pelanggaran pidana berdasarkan hasil penelusuran yang disampaikan OJK. Dalam penegakan hukum, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga emiten, yakni DSSA, BREN, dan CUAN. Pemeriksaan terhadap DSSA berlangsung pada periode 2023 hingga 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap BREN dan CUAN berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal dalam proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). OJK menemukan dugaan pelanggaran dalam transaksi saham DSSA serta kegiatan pemesanan saham BREN dan CUAN. Untuk DSSA, OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 1,5 triliun atau US$ 83,3 juta.

Sanksi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran transaksi saham yang menjadi objek pemeriksaan otoritas. Adapun BREN dikenai denda Rp 500 miliar atau US$ 27,8 juta, sedangkan CUAN dikenai denda Rp 100 miliar atau US$ 5,6 juta. Dengan demikian, total denda administratif terhadap ketiga emiten tersebut mencapai Rp 2,1 triliun berdasarkan nilai sanksi yang diumumkan OJK.