Pindad Maung Garuda Mulai Dipakai Menteri Kabinet Merah Putih

Pindad Maung Garuda mulai digunakan sebagai kendaraan dinas sejumlah menteri dan pejabat. Dilansir dari Detik Oto, penggunaan SUV tersebut kini tidak lagi terbatas pada Presiden dan Wakil Presiden RI. Perkembangan itu terlihat ketika Pindad Maung Garuda tampil dalam rangkaian HUT TNI.

Sejumlah kendaraan berkelir putih tersebut terlihat menggunakan pelat nomor khusus yang diperuntukkan bagi menteri. Pelat yang terlihat pada Pindad Maung Garuda antara lain RI 6, RI 8, RI 5, RI 22, RI 25, hingga RI 27. Kehadiran berbagai nomor tersebut menunjukkan kendaraan ini telah digunakan oleh lebih banyak pejabat.

Salah satu pengguna adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menggunakan Pindad Maung Garuda dengan pelat RI 24 saat menghadiri rapat Istana Kepresidenan, Senin (5/10/2026).

Airlangga juga sempat memperlihatkan kendaraan dinas tersebut. Menurut dia, distribusi kendaraan sudah berjalan, meski pengirimannya masih terbatas. Ia menyebut jumlah yang telah didistribusikan mencapai 18 unit Pindad Maung Garuda untuk menteri koordinator dan juga kepala lembaga.

"Ya kan memang fasilitasnya sudah diberikan. Pengadaannya kan sudah dilakukan tahun ini, jadi pengirimannya aja masih terbatas," ujar Airlangga. Pembagian Pindad Maung Garuda tidak hanya diarahkan kepada menteri. Chief Technology Officer (CTO) Badan Pengelola Investasi Danantara Sigit Puji Santosa menyebut kendaraan tersebut akan dibagikan secara serentak kepada menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Menurut Sigit, penerima kendaraan dinas juga mencakup pejabat lain di luar dua kelompok tersebut. Dengan demikian, cakupan distribusinya lebih luas daripada menteri dan wakil menteri. "Bahkan lebih dari itu nanti," ucap Sigit dilansir Antara. Ketentuan mengenai kendaraan dinas pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 /PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Kualifikasi kendaraan dinas menteri

Dalam aturan tersebut, menteri dan pejabat yang setingkat memperoleh kendaraan dengan kelas kualifikasi A. Kriteria itu mencakup dua jenis kendaraan berdasarkan bentuk serta kapasitas mesinnya.

• Sedan, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder
• SUV/MPV, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder

Ketentuan jumlah kendaraan juga dibedakan berdasarkan jabatan. Menteri dan pejabat setingkat menteri memperoleh jatah maksimum dua unit mobil dinas dengan kualifikasi A.

Sementara itu, wakil menteri mendapatkan jatah satu unit mobil dinas dengan kualifikasi A. Aturan tersebut menjadi dasar kualifikasi kendaraan dinas yang diberikan kepada para pejabat terkait.