Pemerintah Tak Masukkan Dividen Danantara ke APBN 2026

Pemerintah tidak memasukkan dividen atau keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai penerimaan APBN 2026 maupun rancangan APBN 2027. Penegasan itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (8/10/2026), dilansir dari Nasional.

Suahasil mengatakan penyusunan dan pelaksanaan APBN 2026 berjalan tanpa memasukkan dividen Danantara sebagai sumber penerimaan negara.

"Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Kebijakan serupa, menurut Suahasil, diterapkan dalam persiapan anggaran tahun berikutnya. Pemerintah juga tidak menjadikan dividen atau keuntungan Danantara sebagai sumber penerimaan dalam rancangan APBN 2027.

"Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta sebagian keuntungan Danantara dapat disetorkan ke APBN tahun ini, dengan nilai yang disebut mencapai Rp 120 triliun.

Suahasil menilai kontribusi Danantara terhadap perekonomian tidak semata-mata diukur dari dana yang disetorkan kepada negara. Ia menempatkan aktivitas investasi dan proyek Danantara sebagai bagian penting dari manfaat lembaga tersebut.

"Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan," jelas Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Menurut Suahasil, agenda dan proyek Danantara diharapkan berdampak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, serta masuknya investasi dari sektor swasta.

"Nanti akan disampaikan oleh Pak Doni (COO Danantara) apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Pemerintah juga mendorong Danantara mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk membantu menangani persoalan ekonomi masyarakat. Pengelolaan aset tersebut diharapkan mendukung proyek strategis dan kerja sama dengan pihak swasta.

"Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, mengkoneksikan dengan investasi dari pihak swasta," jelas Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang Danantara semata sebagai sumber penerimaan negara melalui setoran keuntungan. Aktivitas pengelolaan aset dan investasi juga diarahkan untuk mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Dan kemudian menyejahterakan masyarakat Indonesia," pungkas Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.