Pemerintah Kendalikan Produksi untuk Jaga Harga Batu Bara

Pengendalian produksi menjadi strategi pemerintah untuk mempertahankan nilai jual batu bara Indonesia di pasar internasional. Kebijakan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut mulai menunjukkan hasil berupa kenaikan harga komoditas dan penerimaan negara. Dilansir dari Medcom, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pembatasan produksi justru dapat memberikan hasil ekonomi lebih baik dibandingkan terus memperbesar volume penambangan. Dalam pembukaan Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 2 November 2026, Bahlil menyampaikan bahwa penurunan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan berkurangnya pendapatan.

Menurut Bahlil, pendekatan tersebut membuat Indonesia tidak perlu menjual batu bara dalam jumlah besar dengan harga rendah. Pemerintah kini lebih memperhatikan keseimbangan pasokan dan permintaan agar nilai komoditas tetap terjaga.

"Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita," kata Bahlil, dilansir dari laman Kementerian ESDM pada Selasa, 3 November 2026.

Dominasi Pasokan Indonesia di Pasar Global

Besarnya kontribusi Indonesia terhadap perdagangan batu bara dunia menjadi salah satu alasan pemerintah memperhatikan pengaturan volume produksi. Pada 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton atau setara 43 persen dari total perdagangan internasional. Angka tersebut perlu dilihat berdasarkan skala perdagangan global. Konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton setiap tahun, sedangkan volume yang diperjualbelikan antarnegara hanya sekitar 1,3 miliar ton.

Meskipun memiliki kontribusi pasokan yang besar, Indonesia tidak otomatis memperoleh keuntungan maksimal. Menurut Bahlil, pembukaan lahan pertambangan secara berlebihan sebelumnya menyebabkan ketersediaan batu bara melimpah sehingga harga jual mengalami tekanan. Situasi tersebut membuat perusahaan pertambangan dan negara tidak memperoleh manfaat optimal dari besarnya produksi.

Komoditas yang tersedia dalam jumlah berlebihan justru berisiko harus dipasarkan dengan harga lebih rendah. Pemerintah sebelumnya telah mencoba meningkatkan Harga Batubara Acuan (HBA). Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan sehingga pengaturan produksi kemudian dipilih sebagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan pasar.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mencegah peningkatan pasokan yang tidak sejalan dengan kebutuhan pasar. Bahlil menyebut harga batu bara pada 2026 dapat mencapai USD154 atau sekitar RP2,7 juta per ton.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar mempertimbangkan kondisi pasar sebelum meningkatkan aktivitas produksi. Menurutnya, keputusan memperbesar volume penambangan tanpa memperhatikan harga dapat merugikan nilai jual komoditas. "Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan seperti orang yang baru puasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan," ujarnya.

PNBP Minerba Mencapai Rp141 Triliun

Selain menjaga harga batu bara, pengaturan kuota produksi berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan. Pemerintah tetap memperhatikan pembagian kuota agar pengelolaan produksi dapat berjalan secara terukur.

Bahlil mengungkapkan jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB mengalami peningkatan. Pada 2025, jumlahnya sekitar 500 perusahaan, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 650 perusahaan. Pertambahan jumlah pengajuan tersebut membuat pengaturan kuota produksi menjadi bagian penting dalam kebijakan pertambangan. Pemerintah perlu memastikan pembagian alokasi tetap memperhatikan kondisi pasar dan kemampuan penyerapan komoditas.

Bahlil menilai tingkat produksi yang tinggi akan memberikan hasil optimal apabila disertai harga komoditas yang baik. Sebaliknya, ketika harga sedang melemah, peningkatan volume produksi justru berpotensi memperbesar tekanan terhadap nilai jual. Perkembangan penerimaan negara menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Pada 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara berada pada kisaran Rp130 triliun hingga Rp135 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data per 1 Oktober 2026, PNBP sektor minerba telah mencapai Rp141 triliun. Capaian tersebut sudah melampaui kisaran penerimaan yang diperoleh sepanjang 2025. Pemerintah memperkirakan penerimaan dari sektor tersebut masih berpotensi bertambah hingga penghujung tahun.

Target PNBP minerba diproyeksikan berada pada rentang Rp160 triliun hingga Rp165 triliun sampai akhir 2026. Kebijakan pengendalian produksi menjadi upaya pemerintah mempertahankan nilai ekonomi batu bara Indonesia. Selain menjaga harga agar tidak tertekan akibat kelebihan pasokan, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung pengelolaan cadangan batu bara secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.