PBB Desak AS Akhiri Embargo Kuba Saat Krisis Air Memburuk

Krisis energi yang mengganggu layanan dasar di Kuba menjadi sorotan dalam perdebatan internasional mengenai embargo Amerika Serikat (AS). Pada Rabu (28/10/2026), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengesahkan resolusi yang menyerukan penghentian embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan terhadap negara Karibia tersebut, dengan 130 negara mendukung.

Menurut laporan ANTARA dan CNBC Indonesia, sebanyak 17 negara menolak resolusi tersebut, sedangkan 25 negara memilih abstain. Meski mayoritas negara mendukung pencabutan embargo, jumlah suara dukungan tahun ini menjadi yang terendah sejak 1995, di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Havana.

Dampak krisis energi terhadap kehidupan masyarakat menjadi salah satu alasan yang disampaikan pemerintah Kuba untuk menentang kebijakan AS. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla menyebut kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik telah mengganggu akses penduduk terhadap air minum, obat-obatan, makanan, serta kebutuhan pokok lainnya.

Rodriguez mengungkapkan bahwa sekitar 85 persen sistem pompa air minum Kuba bergantung pada pasokan listrik. Akibat gangguan tersebut, sekitar 2,6 juta penduduk mengalami kesulitan memperoleh air minum, menurut pernyataannya pada Rabu yang dikutip VIVA.

Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara, Rodriguez menegaskan bahwa Kuba tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain dan justru menghadapi tekanan ekonomi akibat embargo.

"Kuba bukanlah ancaman. Blokade itulah yang merupakan ancaman," ujar Bruno Rodriguez Parrilla, Menteri Luar Negeri Kuba.

Rodriguez juga menyoroti dampak kemanusiaan dari pembatasan ekonomi tersebut. Ia mengatakan kelangkaan kebutuhan pokok memengaruhi kehidupan keluarga dan pelayanan kesehatan di negara itu.

"Kami tidak sedang membicarakan angka-angka. Kami sedang membicarakan nyawa manusia," ujar Bruno Rodriguez Parrilla, Menteri Luar Negeri Kuba.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyambut hasil pemungutan suara melalui unggahan di platform X pada Rabu. Ia menilai dukungan mayoritas negara menunjukkan penolakan internasional terhadap embargo tetap bertahan meskipun pemerintah Kuba menuduh Washington menekan negara-negara lain agar mengubah sikap mereka.

"Dunia sekali lagi menyuarakan penolakan secara luar biasa terhadap blokade, bahkan di tengah tekanan dan pemerasan paling terang-terangan dari AS untuk mengubah hasil pemungutan suara ini," tulis Miguel Diaz-Canel, Presiden Kuba.

Dalam unggahan berikutnya, Diaz-Canel menuduh AS menggunakan pemaksaan untuk memengaruhi sikap negara lain. Pemerintah Kuba sebelumnya juga menyatakan bahwa pembatasan pasokan bahan bakar memperburuk situasi energi dan mengganggu operasional infrastruktur penting.

Di sisi lain, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz membantah tuduhan bahwa negaranya memberlakukan blokade laut terhadap Kuba. Ia menyalahkan kebijakan pemerintah Kuba atas kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat dan menyatakan pelabuhan negara tersebut tetap beroperasi.

"Penderitaan rakyat Kuba sepenuhnya merupakan kesalahan rezim komunis yang korup ini," ujar Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB.

Waltz juga menyatakan bahwa tidak ada armada kapal perang AS yang mengepung Kuba dan pengiriman barang dari berbagai wilayah dunia masih berlangsung. Pernyataan itu disampaikan untuk menolak gambaran pemerintah Kuba mengenai dampak pembatasan AS terhadap perdagangan dan pasokan kebutuhan masyarakat.

"Faktanya, saat ini, ketika kita berbicara, tidak ada barisan kapal perang Angkatan Laut AS yang mengepung Kuba. Pelabuhan-pelabuhan mereka terbuka. Dalam beberapa bulan terakhir, data menunjukkan bahwa pengiriman barang telah tiba dari berbagai belahan dunia," ujar Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB.

Dalam pidatonya sehari sebelum pemungutan suara, Waltz turut mengkritik para pemimpin Kuba dan keluarga Castro dengan menampilkan foto jam tangan mewah, properti, kapal, serta aktivitas liburan yang menurutnya dinikmati kalangan elite. Aksi tersebut memicu protes delegasi Kuba di ruang sidang Majelis Umum PBB.

Waltz mempertanyakan prioritas pemerintah Kuba dalam menyediakan bahan bakar bagi layanan publik dibandingkan kebutuhan kalangan elite. Ia menggunakan persoalan tersebut untuk mendukung argumennya bahwa kebijakan internal pemerintah Kuba menjadi penyebab utama kesulitan masyarakat.

"Rezim itu tidak pernah bisa menemukan cukup bahan bakar untuk ambulans Kuba. Mereka tidak pernah bisa menyediakan cukup bahan bakar untuk bus-bus Kuba. Namun, ketika keluarga Castro dan para elite yang duduk di meja itu ingin berlayar dengan kapal pesiar, tiba-tiba hal tersebut bukan masalah," ujar Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB.

Perdebatan antara kedua delegasi sempat memanas ketika Rodriguez menghampiri Waltz dan menuduhnya berbohong. Pimpinan sidang kemudian menghentikan pertemuan sementara sebelum meminta kedua delegasi kembali ke tempat masing-masing.

Berbicara kepada Fox News pada Rabu setelah pemungutan suara, Waltz menggambarkan perdebatan tersebut sebagai pertukaran pendapat yang berlangsung panas.

"Perdebatan kemarin menjadi sedikit panas," ujar Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB.

Resolusi yang disahkan Majelis Umum PBB tersebut tidak mengikat secara hukum dan berfungsi sebagai rekomendasi yang mencerminkan sikap komunitas internasional. Embargo AS terhadap Kuba pertama kali diberlakukan pada 1960 dan diperluas pada tahun-tahun berikutnya. Resolusi serupa telah diajukan berulang kali sejak 1992 untuk menyerukan agar Washington mengakhiri kebijakan tersebut.