Netanyahu Lobi Negara Asing untuk Tampung Warga Gaza

Pemerintah Israel sedang menjajaki kemungkinan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan pada Sabtu (24/10/2026) bahwa dirinya secara pribadi berdiskusi dengan sejumlah negara untuk mencari pihak yang bersedia menerima warga Gaza, di tengah persiapan pemilu legislatif Israel pada 27 Oktober mendatang. Dalam wawancara dengan Channel 7, media sayap kanan Israel, yang dilansir Middle East Monitor, Netanyahu menyebut kesediaan negara penerima sebagai hambatan utama.

Namun, ia tidak mengungkapkan negara mana yang diajak berdiskusi ataupun memastikan adanya kesepakatan untuk menerima warga Palestina. Netanyahu menyatakan bahwa warga Palestina di Gaza seharusnya memiliki pilihan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Ia juga mengklaim pemerintahannya telah mencatat perkembangan awal dalam upaya mencari negara penerima.

"Setiap warga Palestina di Gaza seharusnya memiliki kebebasan untuk pergi," kata Netanyahu dalam wawancara tersebut.

Ia menegaskan bahwa upaya mencari negara penerima masih berlangsung dan melibatkan dirinya secara langsung. Netanyahu tidak memberikan rincian mengenai negara yang terlibat maupun perkembangan negosiasi yang sedang berjalan. "Kami sedang mengupayakan hal ini; saya secara pribadi mengupayakannya dengan cukup sungguh-sungguh. Sudah ada beberapa perkembangan awal, meskipun saya tidak ingin memaparkan rinciannya," ujar Netanyahu.

Netanyahu juga mengklaim sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Jalur Gaza selama perang berlangsung. Ia memperkirakan sedikitnya 60 persen penduduk Gaza akan pergi apabila mendapatkan kesempatan, tetapi tidak menyertakan data pendukung untuk memperkuat klaim tersebut. Selain membahas pemindahan penduduk, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap berniat mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintahannya belum menyatakan rencana untuk menarik pasukan dari wilayah yang saat ini dikuasai militer Israel.

Gagasan memindahkan warga Palestina ke luar Gaza sebelumnya juga disampaikan oleh sejumlah anggota pemerintah Israel. Usulan tersebut mendapat penentangan keras dari para pemimpin Palestina dan pemerintah negara-negara Arab. Para pengkritik memperingatkan bahwa pemindahan tersebut berisiko membuat warga Palestina kehilangan tempat tinggal secara permanen.

Kekhawatiran itu muncul di tengah kehancuran luas rumah, infrastruktur, dan layanan penting akibat serangan militer Israel sejak Oktober 2023. Kondisi kemanusiaan yang parah di Gaza juga menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai pemindahan penduduk. Para pengkritik menilai kehancuran dan kesulitan hidup dapat membatasi kemampuan warga Palestina untuk mengambil keputusan secara sukarela mengenai kepergian mereka dari wilayah tersebut.