MSCI Tekan Rupiah hingga Tembus Rp 18.000

Rencana reklasifikasi MSCI menekan pasar keuangan Indonesia pada Jumat (16/10/2026), ketika rupiah melemah melewati Rp 18.000 per dolar AS dan pasar saham mengalami trading halt. Kondisi tersebut memicu kebutuhan respons cepat dari otoritas moneter dan fiskal.

Dilansir dari Investasi, Bloomberg mencatat rupiah berada di Rp 18.027 per dolar AS pada Jumat (16/10/2026). Pada hari yang sama, JISDOR Bank Indonesia melemah 0,58% menjadi Rp 18.052 per dolar AS.

Ekonom Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham menunjukkan kondisi darurat. Menurut Rahma, rencana MSCI menurunkan status Indonesia menjadi Standalone Market mencerminkan kekhawatiran investor global terhadap tata kelola dan stabilitas domestik.

Rahma menjelaskan bahwa pertimbangan menuju status standalone dapat berkaitan dengan persoalan struktural di pasar Indonesia.

"Keputusan MSCI untuk mempertimbangkan status standalone biasanya didorong oleh kekhawatiran struktural yang mendalam mulai dari likuiditas pasar yang menyusut, transparansi kepemilikan saham, hingga persepsi intervensi atau ketidakpastian regulasi," terang Rahma kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Menurut Rahma, tekanan tersebut dapat membesar ketika bertemu faktor eksternal. Arah kebijakan suku bunga The Fed dan volatilitas komoditas disebut memperkuat dampak negatif terhadap pasar keuangan.

Ia juga menilai kekhawatiran mengenai likuiditas dapat membuat pelaku pasar mengambil sikap menunggu dan melihat. Kondisi itu kemudian dapat mendorong aksi lindung nilai berlebihan dari pihak korporasi.

"Ketika sentimen ini berbenturan dengan tekanan eksternal global seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan volatilitas komoditas, dampaknya langsung memukul pasar keuangan secara masif," ungkap Rahma.

Untuk meredam tekanan, Rahma merekomendasikan langkah taktis yang segera dilakukan bersamaan dengan reformasi struktural jangka panjang. Bank Indonesia dan pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan instrumen stabilisasi.

Instrumen yang disebut mencakup Domestic Non-Deliverable Forward dan Devisa Hasil Ekspor. Menurut Rahma, penggunaannya perlu dilakukan tanpa menguras cadangan devisa secara berlebihan.

Dari sisi otoritas pasar modal, Rahma menekankan pentingnya komunikasi transparan dengan MSCI dan investor institusi. Langkah tersebut ditujukan untuk membendung aksi jual panik lebih lanjut.