Militer AS Larang Kendaraan Listrik BYD Masuk Pangkalan Kadena

Kekhawatiran terhadap keamanan informasi mendorong militer Amerika Serikat (AS) melarang kendaraan listrik buatan BYD memasuki Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang. Kebijakan yang dilaporkan Yonhap pada Jumat (23/10/2026) itu berlaku bagi kendaraan milik personel pangkalan, kontraktor, perusahaan komersial hingga taksi, dilansir dari Internasional. Menurut laporan Yonhap yang mengutip pejabat militer AS yang bertugas di Jepang, kendaraan BYD akan mulai diminta berbalik arah ketika hendak memasuki pangkalan pada Senin mendatang.

Kebijakan tersebut dilaporkan berlaku tanpa pengecualian bagi kendaraan yang terdampak. Alasan utama pembatasan ini adalah kekhawatiran bahwa kamera dan sensor pada kendaraan dapat merekam lingkungan sekitar pangkalan. Perangkat tersebut dikhawatirkan berpotensi mengumpulkan informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan instalasi militer.

Reuters melaporkan belum berhasil menghubungi pejabat militer AS di Jepang untuk mendapatkan konfirmasi mengenai kebijakan tersebut. BYD juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait laporan larangan itu.

Kebijakan terhadap kendaraan BYD ini muncul setelah pemerintah AS memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar perusahaan yang dinilai membantu militer China pada Juni. Menurut laporan yang menjadi sumber berita, daftar yang sama juga mencakup perusahaan e-commerce Alibaba, perusahaan internet Baidu, serta produsen kendaraan listrik NIO. Pencantuman perusahaan-perusahaan tersebut dalam daftar pemerintah AS sebelumnya menuai penolakan dari China. Alibaba telah menggugat pemerintah AS terkait pencantuman namanya, sedangkan Kementerian Luar Negeri China memprotes kebijakan itu dan menyebutnya diskriminatif serta tidak masuk akal.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada konfirmasi langsung dari militer AS maupun BYD mengenai penerapan larangan kendaraan listrik tersebut di Pangkalan Udara Kadena. Informasi mengenai kebijakan itu masih bersumber dari laporan Yonhap yang mengutip pejabat militer AS di Jepang.