Malaysia Selidiki Risiko Keamanan Waze dan Dorong TuJu

Pemerintah Malaysia menyelidiki potensi risiko keamanan penggunaan aplikasi navigasi Waze dan mendorong pegawai negeri beralih ke TuJu, aplikasi lokal yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia bersama Prosignal Consortium Sdn Bhd. Langkah ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui unggahan Facebook pada Selasa (20/10/2026), dengan perhatian utama pada keamanan data dan kemungkinan keterkaitan Waze dengan yurisdiksi hukum Israel, dilansir dari Internasional.

Dalam pernyataan yang dikutip Reuters pada Rabu (21/10/2026), Anwar menekankan bahwa perlindungan data dan identitas masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi penggunaan aplikasi tersebut.

"Kita tidak boleh berkompromi mengenai keamanan data dan identitas masyarakat," ujar Anwar Ibrahim.

Anwar belum memerinci bentuk risiko keamanan yang sedang diselidiki. Pemerintah juga belum mengumumkan hasil penyelidikan maupun bukti teknis yang mendasari kekhawatiran tersebut.

Waze merupakan aplikasi navigasi yang didirikan di Israel. Aplikasi ini memanfaatkan sinyal satelit dan data yang dikumpulkan dari pengguna jalan untuk menyediakan informasi lalu lintas secara langsung.

Google, perusahaan teknologi di bawah naungan Alphabet, mengakuisisi Waze pada 2013 dengan nilai transaksi sekitar US$ 1 miliar. Informasi mengenai akuisisi tersebut menjadi bagian dari latar belakang perkembangan aplikasi yang kini digunakan untuk navigasi dan pemantauan kondisi lalu lintas.

Sebagai alternatif, pemerintah Malaysia mengarahkan pegawai negeri untuk menggunakan TuJu. Dilansir dari Malay Mail pada Rabu (21/10/2026), aplikasi tersebut sudah tersedia untuk diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store.

TuJu menawarkan sejumlah fitur navigasi, termasuk petunjuk rute, jarak perjalanan, perkiraan waktu kedatangan, biaya tol, dan informasi lalu lintas secara langsung. Aplikasi ini juga menyediakan informasi fasilitas di tempat istirahat dan pelayanan serta akses kamera pengawas atau CCTV secara langsung.

Selain fitur navigasi, TuJu dilengkapi layanan bantuan darurat. Pengembangan aplikasi tersebut melibatkan Otoritas Jalan Raya Malaysia dan Prosignal Consortium Sdn Bhd sebagai bagian dari penyediaan alternatif navigasi lokal.

Sekretaris Kepala Pemerintah Malaysia, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, menegaskan bahwa instruksi terkait kebijakan tersebut harus segera diteruskan kepada seluruh pegawai negeri. Ia meminta sekretaris jenderal kementerian dan kepala departemen memastikan penerapannya di lingkungan kerja masing-masing.

"Seluruh sekretaris jenderal kementerian dan kepala departemen harus memastikan keputusan ini disampaikan kepada seluruh pegawai di bawah pengawasan mereka, termasuk mereka yang berada di lembaga dan departemen terkait, untuk segera dilaksanakan," ujar Shamsul Azri Abu Bakar.

Shamsul juga meminta kementerian, departemen, dan lembaga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Koordinasi penerapan larangan ini dilakukan oleh Badan Keamanan Siber Nasional (Nacsa) di bawah Dewan Keamanan Nasional (NSC), Departemen Perdana Menteri Malaysia.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, pemerintah Malaysia belum memaparkan rincian teknis mengenai potensi ancaman keamanan Waze. Sementara itu, TuJu telah tersedia bagi pengguna melalui toko aplikasi resmi.