Malaysia Larang ASN Gunakan Waze Saat Bertugas Resmi

Pemerintah Malaysia melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan aplikasi navigasi Waze ketika menjalankan tugas resmi mulai 21 Oktober 2026. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengantisipasi risiko keamanan data lokasi dan kemungkinan penyalahgunaan informasi pengguna, menyusul keputusan Komite Keamanan Siber Nasional (JKSN) yang dipimpin Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 20 Oktober 2026, dilansir dari Detik iNET. Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah menginstruksikan seluruh kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah agar segera menerapkan larangan tersebut.

Pemerintah juga menganjurkan pegawai negeri menghapus Waze dari perangkat pribadi untuk mengurangi potensi pengumpulan data lokasi di luar jam kerja. Pembatasan ini tidak berlaku bagi seluruh masyarakat Malaysia. Warga umum tetap bebas menggunakan aplikasi navigasi pilihan mereka, sementara kebijakan pemerintah secara khusus menyasar penggunaan Waze oleh ASN selama menjalankan tugas resmi.

Menurut penjelasan yang dilaporkan CNBC Indonesia, pemerintah menyoroti status Waze Mobile Ltd, pengembang aplikasi yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Israel. Ketentuan penggunaan layanan tersebut juga menyebutkan bahwa sengketa terkait Waze tunduk pada yurisdiksi hukum Israel.

Kekhawatiran pemerintah berpusat pada jenis informasi yang dikumpulkan aplikasi, termasuk lokasi GPS, rute perjalanan, alamat IP, dan data perangkat. Jika dihimpun serta dianalisis berulang kali, informasi tersebut berpotensi menggambarkan pola aktivitas dan pergerakan pengguna. Meski demikian, pemerintah Malaysia mengakui belum memiliki bukti bahwa Waze telah melakukan analisis semacam itu terhadap penggunanya. Larangan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan untuk menghadapi potensi risiko terhadap keamanan informasi sensitif.

Menanggapi kebijakan itu, juru bicara Waze membantah tuduhan bahwa aplikasinya mengumpulkan informasi sensitif pemerintah atau memungkinkan pihak lain mengeksploitasi data pribadi pengguna. Dalam pernyataan kepada Reuters, perusahaan menekankan kebijakan perlindungan data yang diterapkannya. "Waze beroperasi berdasarkan kebijakan privasi ketat yang melindungi data pengguna dan mematuhi standar perlindungan data global," ujar juru bicara Waze kepada Reuters.

Waze merupakan aplikasi navigasi asal Israel yang diakuisisi Google pada 2013. Pemerintah Malaysia mendorong penggunaan TuJu sebagai alternatif lokal untuk kebutuhan navigasi pegawai negeri. TuJu dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) bersama Prosignal Consortium Sdn Bhd dan diluncurkan pada 26 November 2025.

Aplikasi tersebut tersedia untuk perangkat Android dan iPhone melalui Google Play Store serta Apple App Store. Fitur TuJu mencakup pencarian rute, informasi jarak perjalanan, perkiraan waktu tiba atau estimated time of arrival (ETA), serta kondisi lalu lintas secara langsung. Pengguna juga dapat mengakses informasi tarif tol, lokasi tempat istirahat, kamera CCTV lalu lintas, dan layanan bantuan darurat di jalan raya.

Selain TuJu, pemerintah Malaysia turut mencantumkan PINTAZ sebagai alternatif aplikasi navigasi lokal. Pemerintah tidak memberlakukan larangan penggunaan Waze secara menyeluruh kepada masyarakat, tetapi menganjurkan pengguna mempertimbangkan aspek keamanan data pribadi.