Konflik Saudi Houthi Dorong Usulan Tunda Umrah Indonesia

Ancaman keamanan akibat konflik antara koalisi Arab Saudi dan faksi Houthi Yaman membuat pemerintah didorong meninjau kembali keberangkatan jamaah umrah Indonesia. Dilansir dari Medcom, keselamatan jamaah menjadi perhatian utama dalam situasi tersebut.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menilai ketegangan di kawasan Semenanjung Arab tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan umrah.

Menurut Imas, kondisi konflik dapat memunculkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan ibadah serta meningkatkan risiko bagi jamaah yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki posisi penting dalam ekosistem umrah global. Karena itu, keputusan terkait keberangkatan jamaah perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan publik.

Imas menjelaskan bahwa kajian ekonomi syariah tidak hanya melihat potensi kerugian materiil, tetapi juga menggunakan kerangka Maqshid Syariah untuk menentukan prioritas kebijakan.

Dalam pandangannya, perlindungan terhadap keselamatan manusia harus menjadi pertimbangan utama ketika terdapat ancaman konflik bersenjata di sekitar wilayah tujuan ibadah.

"Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda," kata Imas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.

Ia memahami sektor haji dan umrah menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi non-migas Arab Saudi dalam Visi Saudi 2030. Namun, kondisi keamanan dapat memengaruhi arus perjalanan jamaah.

Dari sisi Indonesia, keberangkatan jamaah umrah juga berhubungan dengan keberlangsungan bisnis perjalanan umrah dalam negeri. Indonesia secara konsisten disebut menyumbang angka kunjungan umrah terbesar kedua di dunia.

Catatan Imas menyebut rata-rata kunjungan jamaah umrah Indonesia berkisar 1,2 juta hingga 1,5 juta jamaah per tahun. Aktivitas tersebut melibatkan berbagai komponen ekonomi seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan logistic.

Ia memperkirakan satu kunjungan jamaah umrah di Arab Saudi menghabiskan sekitar 1.000-1.2000 dolar AS untuk berbagai kebutuhan selama perjalanan.

Namun, pertimbangan ekonomi tersebut dinilai tidak dapat mengesampingkan risiko keselamatan jamaah yang muncul akibat konflik kawasan.

"Pertanyaannya, apakah segala pertimbangan dampak ekonomi baik bagi Arab Saudi dan Indonesia ini sepadan dengan isu keselamatan jamaah? Saya rasa tidak. Dahulukan keselamatan jamaah," tegasnya.

Imas menyebut Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dari dampak konflik internasional. Karena itu, ia mendorong langkah tegas selain sekadar memberikan imbauan kehati-hatian.

Menurut dia, penghentian sementara keberangkatan umrah dapat menjadi pilihan yang masuk akal selama kondisi keamanan belum stabil. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengurangi risiko ekonomi lanjutan.

Konflik di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan dampak pada sektor asuransi perjalanan. Risiko zona konflik dapat membuat perusahaan asuransi menaikkan premi takaful penerbangan.

Kenaikan biaya asuransi kemudian berpotensi meningkatkan harga paket umrah secara keseluruhan. Beban tambahan tersebut dapat langsung dirasakan oleh jamaah yang menggunakan layanan perjalanan umrah.

Selain biaya, perubahan jalur penerbangan juga menjadi perhatian. Penutupan atau pengalihan rute udara untuk menghindari ancaman proyektil maupun pesawat tanpa awak dapat memperpanjang waktu perjalanan.

"Ini akan berdampak pada pembengkakan biaya avtur maskapai dan menurunkan efisiensi manajemen armada penerbangan, apalagi profil jamaah haji maupun umrah Indonesia didominasi oleh jamaah dengan kalangan usia lanjut atau kurang produktif yang sangat rentan secara fisik apabila menempuh perjalanan jauh," ujarnya.

Dalam perspektif ekonomi syariah, Imas mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi dan ibadah perlu berjalan dalam koridor kemaslahatan manusia.

Ia menjelaskan hierarki Maqashid Syariah mencakup menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).

Ketika konflik bersenjata mengancam keamanan transportasi udara dan stabilitas kawasan ibadah, perlindungan terhadap jiwa dinilai harus didahulukan dibandingkan pelaksanaan ibadah sunnah umrah.

Prinsip Dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih, menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, menjadi dasar pandangan tersebut dalam perspektif ushul fiqh.

Secara teologis-ekonomis, Imas menilai pelaksanaan ibadah dalam kondisi risiko tinggi bertentangan dengan prinsip rasionalitas Islam yang melarang seseorang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

Karena itu, penundaan keberangkatan jamaah umrah hingga situasi keamanan regional dinyatakan pulih oleh otoritas berwenang dinilai sebagai langkah yang paling maslahat bagi Indonesia.