Komisi X DPR Soroti Penurunan Mahasiswa PTS

Penurunan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Dilansir dari Detikcom, kondisi ini dikaitkan dengan kemampuan PTS membiayai operasional yang banyak bergantung pada uang kuliah mahasiswa.

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menilai standar biaya pendidikan tinggi perlu disusun berdasarkan klaster. Ia meminta pemerintah segera melakukan kajian untuk menentukan standar biaya dari tingkat minimal, menengah, hingga tinggi.

Menurut Furtasan, perbedaan kemampuan antarperguruan tinggi perlu menjadi pertimbangan dalam pengaturan biaya. Ia menilai kampus yang sudah kuat memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan PTS yang sebagian besar pendapatannya berasal dari uang kuliah.

"Tidak sehat gitu ya. Saya melihatnya tidak sehat karena bagi yang perguruan tinggi yang sudah kuat, dia menaruh biaya yang paling rendah pun tetap dia akan hidup. Tapi kalau perguruan tinggi yang pendapatannya hanya dari uang kuliah 95%, wassalam," kata Furtasan, dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Kamis (8/10/2026).

Ia mendorong pemerintah untuk terlibat dalam penyusunan solusi melalui standar biaya yang dibedakan sesuai kelompok perguruan tinggi. Skema tersebut dinilai dapat membantu penataan biaya pendidikan tinggi.

"Karenanya ayo pemerintah hadir, dorong ini semuanya bikin solusi terbaik yaitu bikin standar biaya yang paling bawah berapa, sedang berapa, tinggi berdasarkan klaster," imbuhnya.

Furtasan menjelaskan standar biaya berbasis klaster dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatur biaya pendidikan tinggi. Dengan aturan tersebut, perguruan tinggi dapat bersaing melalui kualitas, fasilitas, dan keunggulan program studi.

Ia juga menekankan penerimaan mahasiswa baru harus memperhatikan keberlanjutan perguruan tinggi. Menurutnya, proses penerimaan tidak hanya berfokus pada jumlah mahasiswa, tetapi juga menjaga kualitas pendidikan.

Selain membahas PTS, Furtasan sebelumnya menyoroti penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Ia menyebut masih terdapat PTN yang membuka jalur mandiri setelah batas waktu yang ditetapkan.

"Pertama dari waktu ya supaya jangan terlalu panjang kita dorong. Alhamdulillah berhasil kemarin maksimal sampai Juli tutup. Tapi, masih ada juga banyak perguruan tinggi negeri yang nakal, saya cek masih ada yang bulan Agustus (buka seleksi mandiri), bulan September masih ada. Nah, ini jadi catatan," ungkapnya.

Furtasan menilai mekanisme jalur mandiri di PTN perlu dievaluasi. Hal tersebut dinilai berkaitan dengan persaingan antarperguruan tinggi, khususnya dampaknya terhadap perguruan tinggi swasta.

Penataan biaya pendidikan tinggi dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru menjadi dua hal yang disoroti dalam upaya menjaga keberlanjutan perguruan tinggi. Komisi X DPR menilai perguruan tinggi perlu memiliki ruang bersaing berdasarkan kualitas layanan pendidikan.