Kemenhut Lindungi Orang Utan Saat Karhutla Kepung Kalimantan Tengah

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengancam kesehatan warga serta satwa liar, termasuk orang utan Kalimantan. Pada 13 Oktober 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di Palangka Raya dan menyoroti perlindungan satwa terdampak.

Menurut Kementerian Kehutanan hingga 8 Oktober 2026, sebanyak 290 individu satwa liar ditangani terkait bencana secara nasional. Dari jumlah itu, 272 individu ditangani BKSDA di empat provinsi Kalimantan, termasuk 96 individu orang utan Kalimantan.

Di Kalimantan Tengah terdapat 25 individu orang utan yang masuk penanganan. Data tersebut merupakan penanganan di seluruh wilayah provinsi dan bukan jumlah satwa yang terdampak langsung kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, menurut Kementerian Kehutanan.

Raja Juli Antoni mengatakan dampak karhutla juga menyentuh makhluk hidup yang tidak dapat meminta pertolongan saat terancam.

"Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA. Tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya, yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan komunitas pencinta satwa dan lembaga rehabilitasi, termasuk Borneo Orangutan Survival Foundation, untuk menghadapi kemungkinan satwa terpapar asap atau terjebak kebakaran.

"Upaya tersebut meliputi peningkatan patroli, penyediaan obat bius untuk mendukung proses evakuasi satwa, serta penyiapan oksigen dan nebulizer guna membantu pernapasan orang utan yang terpapar asap," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Pusat Rehabilitasi Orang Utan Nyaru Menteng di Palangka Raya disiapkan dengan oksigen, nebulizer, peralatan pemadam, serta rencana pemasangan sprinkler yang dapat beroperasi 24 jam. Kementerian juga melakukan verifikasi data luas dampak karhutla sebelum menetapkan angka resmi.

Di sisi penanganan bencana daerah, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi mempertanyakan kepastian bantuan presiden untuk mendukung penanganan karhutla. Pemerintah kota telah menyiapkan anggaran melalui APBD dan pengajuan bantuan menjadi ranah pemerintah eksekutif.

"Saya membaca di salah satu media, ada beberapa daerah yang mendapat bantuan presiden. Karena itu, kami mempertanyakan apakah Palangka Raya memang belum mendapatkan bantuan atau informasinya belum tercantum dalam pemberitaan," ujar Subandi, Ketua DPRD Kota Palangka Raya.

Subandi menyebut DPRD telah meminta penjelasan kepada Sekretaris Daerah Palangka Raya mengenai proses pengusulan bantuan pemerintah pusat. Menurut informasi yang diterimanya, usulan tersebut telah disampaikan.

"Namanya kita memohon, tentu upaya yang kita dorong adalah agar pemerintah pusat bisa memberikan bantuan. Hal yang sama juga dilakukan daerah lain," ujar Subandi, Ketua DPRD Kota Palangka Raya.

Sementara itu, Kompas.id melaporkan kualitas udara Palangka Raya terdampak kabut asap karhutla. Data IQAir mencatat indeks kualitas udara mencapai 340 pada 14 Oktober 2026 pukul 04.00 WIB dan 259 pada pukul 10.00 WIB, dengan PM2.5 sebesar 273 mikrogram per meter kubik.