Kemenag Buka Bantuan Penyelesaian Pendidikan S2 dan S3 Tahun 2026

Kementerian Agama RI melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan resmi membuka pendaftaran Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi mahasiswa jenjang pascasarjana. Program pembiayaan ini ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa S2 dan S3 dari berbagai kriteria agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu, seperti dilansir dari Detikcom.

Pendaftaran program ini dibuka secara daring sampai 12 Oktober 2026 melalui portal resmi beasiswa Kemenag. Pihak penyelenggara menyasar sejumlah kriteria penerima, di antaranya pegawai Kemenag, dosen PNS maupun non-PNS, dosen ma'had aly, ustaz atau kiai, guru PNS dan non-PNS, hingga tenaga kependidikan.

Peserta yang ingin mengajukan bantuan wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia yang terdaftar aktif minimal semester 3 pada program magister atau doktor dalam negeri. Persyaratan berkas meliputi transkrip nilai atau surat keterangan hasil studi, bukti kelulusan seminar proposal, serta lembar progres penyusunan tesis atau disertasi.

Selain itu, pendaftar harus melampirkan surat keterangan pembimbing, rekomendasi pimpinan satuan kerja, serta pakta integritas bermeterai Rp 10.000. Pelamar juga wajib menyertakan dokumen profesi, seperti NUPTK, PegID, NIDN, NPK, atau SK pengangkatan dengan masa kerja minimal 2 tahun sesuai profesi masing-masing.

Jadwal Seleksi dan Nominal Bantuan

Proses seleksi diawali dengan sosialisasi pada 1–5 Oktober 2026, dilanjutkan masa pendaftaran hingga 12 Oktober 2026. Tahapan seleksi substansi dijadwalkan berlangsung pada 13–15 Oktober, sedangkan hasil akhir seleksi diumumkan pada 21 Oktober 2026.

Skema dana bantuan diberikan secara sekali bayar atau lumpsum dengan besaran Rp 20 juta untuk jenjang S2 dan Rp 25 juta untuk jenjang S3. Dana tersebut dapat dipergunakan pada tahun ajaran 2026/2027 untuk pembiayaan SPP, pembelian buku, ujian, publikasi jurnal, hingga penelitian pendukung tesis atau disertasi.

Aturan Pelaporan dan Sanksi

Penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan melalui sistem aplikasi paling lambat 6 bulan setelah pencairan dana. Di samping itu, pelaporan perkembangan akademik berupa kemajuan penulisan, ijazah, serta transkrip nilai wajib diunggah setiap semester sepanjang tahun ajaran 2026/2027 hingga 2027/2028 sampai mahasiswa resmi lulus.

Kemenag menetapkan sanksi tegas bagi penerima yang melanggar ketentuan penggunaan maupun pelaporan dana. Peserta yang terbukti lalai wajib mengembalikan seluruh dana bantuan ke LPDP serta diblokir dari program bantuan sejenis pada masa mendatang.