Karhutla Rusak Habitat Satwa dan Picu Konflik dengan Manusia

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengancam kelangsungan hidup satwa liar karena merusak habitat, menghilangkan sumber makanan, serta mengurangi tempat berlindung. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan vegetasi, tetapi juga risiko kematian satwa dan meningkatnya konflik dengan manusia. Dilansir dari Detikcom, persoalan ini membutuhkan penanganan yang mencakup pemulihan ekosistem dan pencegahan kebakaran secara berkelanjutan.

Guru Besar Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM), Prof Dr drh Raden Wisnu Nurcahyo, menjelaskan bahwa kebakaran membuat satwa kehilangan berbagai unsur penting untuk bertahan hidup. Kerusakan tersebut turut menghilangkan tumbuhan yang dibutuhkan hewan, termasuk untuk perilaku pengobatan mandiri atau self-medicated animal behavior.

Selain kehilangan tempat tinggal dan makanan, satwa menghadapi bahaya dari bara api yang masih tersimpan di permukaan tanah. Kondisi ini dapat menyebabkan luka pada hewan yang berusaha menyelamatkan diri dari kawasan terdampak kebakaran.

Jumlah satwa yang menjadi korban juga berpotensi tidak tercatat seluruhnya. Sebagian hewan diduga mati di bagian dalam hutan yang sulit dijangkau petugas, sehingga dampak kebakaran terhadap populasi satwa tidak selalu dapat diketahui secara menyeluruh.

Kerusakan habitat selanjutnya mendorong satwa mencari kawasan yang lebih aman demi mempertahankan hidup. Perpindahan tersebut dapat membawa mereka mendekati wilayah yang dihuni manusia, terutama ketika sumber pakan di habitat asal sudah berkurang atau hilang.

Akibatnya, satwa liar berpotensi memasuki perkebunan, lahan pertanian, dan permukiman untuk mendapatkan makanan. Pergerakan ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya konflik antara masyarakat dan satwa yang kehilangan ruang hidupnya.

Pemulihan Hutan Perlu Memperhatikan Ekosistem

Restorasi setelah kebakaran tidak cukup dilakukan dengan menanam kembali pepohonan. Menurut Wisnu, pemulihan harus mempertimbangkan kondisi ekosistem serta kebutuhan ekologis satwa yang bergantung pada kawasan hutan tersebut.

Penyediaan kembali tumbuhan yang menjadi sumber pakan satwa merupakan salah satu aspek yang perlu diperhitungkan. Upaya tersebut berkaitan dengan pemulihan fungsi habitat, sehingga kawasan hutan tidak hanya kembali ditumbuhi tanaman, tetapi juga mampu mendukung kehidupan satwa.

Keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dan pelaku usaha yang menggunakan lahan juga diperlukan dalam pencegahan kebakaran. Pengelolaan kawasan harus disertai edukasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi memicu munculnya api.

Wisnu menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembukaan lahan, pertambangan, dan perkebunan sebagai bagian dari upaya melindungi keanekaragaman hayati sekaligus mengurangi risiko kebakaran.

"Edukasi dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, pertambangan, dan perkebunan menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran sekaligus melindungi keanekaragaman hayati," tutur Wisnu, dikutip dari laman UGM, Kamis (15/10/2026).

Karhutla Berulang Sepanjang 2015-2026

Selain berdampak terhadap satwa, kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan berulang yang membutuhkan kesiapsiagaan jangka panjang. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Prof Dr Ir Ris Hadi Purwanto, menjelaskan bahwa karhutla dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yakni sumber api, bahan bakar berupa vegetasi atau material organik, serta kondisi iklim.

Ris juga menyoroti aktivitas manusia sebagai salah satu pemicu kebakaran. Pembukaan lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan api menyebar, terutama ketika pembakaran dilakukan tanpa pengawasan yang memadai.

"Kalau di kita, di negara Indonesia, yang sering terjadi itu begitu," katanya.

Pembakaran kerap dipilih sebagai cara untuk mengurangi biaya pembukaan lahan. Namun, ketika api tidak dikendalikan dengan baik, pembakaran tersebut berisiko meluas dan berubah menjadi kebakaran yang berdampak besar terhadap kawasan hutan.

Catatan luas kebakaran selama 2015-2026 memperlihatkan besarnya persoalan tersebut. Akumulasi kawasan yang terbakar dalam periode itu mencapai sekitar 8,35 juta hektare.

Tiga tahun dengan luas kebakaran terbesar dalam data tersebut adalah 2015, 2019, dan 2023. Pada 2015, luas karhutla mencapai 2,61 juta hektare, kemudian 1,65 juta hektare pada 2019 dan 1,16 juta hektare pada 2023.

Besarnya luas kawasan terdampak menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan respons setelah api muncul. Perubahan kondisi iklim dan potensi kebakaran di setiap wilayah perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun langkah kesiapsiagaan.

Ris mengingatkan agar pembentukan lembaga penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sedang terjadi. Menurutnya, kesiapan kelembagaan perlu dipertahankan secara konsisten, terlepas dari ada atau tidaknya kebakaran pada suatu waktu.

"Jangan sampai, misalnya, mendirikan badan atau balai untuk menangani karhutla itu reaktif. Misalnya, kalau ada kebakaran baru dibuat, kalau tidak, tidak usah," tegas Ris.