Kemenag Buka Izin Pendirian Madrasah Swasta dengan Syarat Ini

Yayasan yang berencana mendirikan madrasah swasta dapat mengajukan Izin Operasional (IZOP) melalui layanan daring Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan informasi yang dilansir dari Medcom pada Jumat, 9 Oktober 2026, proses ini mencakup pemeriksaan administrasi, peninjauan lokasi, hingga penerbitan izin resmi. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kemenag menyediakan sistem pengajuan terintegrasi bagi calon penyelenggara pendidikan Islam.

Apabila permohonan disetujui, penyelenggara akan memperoleh Surat Keputusan Izin Operasional (SK IZOP), Nomor Statistik Madrasah (NSM), serta akses akun EMIS Pusat. Pengurusan izin berlangsung melalui tiga periode yang saling berkaitan. Pendaftaran dibuka pada Oktober sampai April, sedangkan pemeriksaan dan rekomendasi dilakukan pada Januari sampai Juli.

Tahap terakhir berupa penerbitan surat keputusan dan piagam dilaksanakan pada Juni sampai Oktober. Pelaksanaan proses tersebut melibatkan yayasan pemohon, Tim Pendis Kankemenag Kabupaten/Kota, Tim Bidang Pendmad Kanwil Provinsi, serta Tim KSKK Madrasah Ditjen Pendis.

Alur Pendirian Madrasah Swasta

Pengajuan dimulai dengan pembuatan akun oleh yayasan melalui www.ijopmadrasah.kemenag.go.id. Pemohon kemudian mengisi formulir, mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, dan menyampaikan proposal kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag melalui Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota. Setelah dokumen diterima, tim verifikasi tingkat kabupaten atau kota memeriksa kelengkapan berkas dan meninjau lokasi yang diajukan. Tim ini terdiri atas sedikitnya tiga orang dari Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah.

Apabila hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan, Kepala Kankemenag memberikan rekomendasi kepada Kanwil Kemenag Provinsi. Selanjutnya, Kanwil mengadakan rapat pertimbangan bersama tim verifikasi lapangan dan para kepala seksi, dengan kemungkinan pemeriksaan lokasi kembali jika diperlukan. Hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan Kepala Kanwil kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan di tingkat pusat. Setelah proses tersebut selesai, Kanwil menerbitkan Nota Dinas, Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional, dan Piagam Pendirian Madrasah, disertai NSM serta akses EMIS Pusat.

Dokumen asli diserahkan kepada penyelenggara. Jika terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dalam salah satu tahap, Kanwil akan menyampaikan pemberitahuan kepada calon penyelenggara.

Batas Waktu Pemrosesan Permohonan

Setiap tahapan memiliki batas waktu penyelesaian agar proses pengajuan dapat dipantau oleh pemohon. Ketentuan waktu yang tercantum dalam informasi tersebut meliputi lima tahapan berikut.

• Verifikasi dokumen: paling lambat 30 hari kerja sejak pengajuan.
• Verifikasi lapangan: paling lambat 30 hari kerja setelah verifikasi dokumen.
• Rapat pertimbangan: paling lambat 60 hari kerja sejak verifikasi lapangan.
• Penetapan: paling lambat 15 hari kerja setelah rapat pertimbangan.
• Penerimaan peserta didik: Juli di madrasah.

Persyaratan Administratif Pendirian Madrasah

Persyaratan pendirian madrasah mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023. Dari sisi administrasi, lembaga pemohon harus berbadan hukum, misalnya yayasan atau perkumpulan, serta mempunyai struktur organisasi, AD/ART, dan susunan pengurus.

Calon penyelenggara juga perlu memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag setempat dan membuktikan kemampuan membiayai pendidikan setidaknya hingga satu tahun pelajaran berikutnya. Dokumen yang harus disiapkan meliputi surat permohonan, formulir pendirian madrasah, salinan sah akta notaris yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM, serta keputusan struktur organisasi dan susunan pengurus beserta KTP. Berkas lainnya mencakup salinan sah AD/ART, keputusan struktur manajemen dan personalia madrasah, serta surat pernyataan kesanggupan membiayai penyelenggaraan pendidikan yang dibubuhi meterai Rp6.000.

Standar Teknis dan Kualifikasi Tenaga Pendidik

Selain kelengkapan administrasi, pemohon wajib menyiapkan satu set dokumen kurikulum dan Rencana Induk Pengembangan Madrasah. Berkas teknis juga harus memuat daftar calon guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan, lengkap dengan riwayat hidup serta ijazah terakhir.

Daftar sarana dan prasarana yang tersedia beserta foto pendukung turut menjadi bagian dari persyaratan. Kualifikasi pendidikan guru ditetapkan berdasarkan jenjang madrasah yang akan didirikan.

• RA dan MI: minimal 80 persen guru berpendidikan S1.
• MTs, MA, dan MAK: 100 persen guru berpendidikan S1.
• Kepala madrasah: minimal berpendidikan S1 dari perguruan tinggi terakreditasi.

Ketentuan Luas Lahan dan Fasilitas

Lahan madrasah harus memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat hak milik, wakaf, atau hibah atas nama badan hukum. Status tersebut dibuktikan dengan salinan sertifikat yang sah, sementara luas minimum ditentukan menurut jenjang pendidikan.

Bangunan dan lingkungan madrasah juga harus mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas yang diwajibkan meliputi ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, toilet, serta area bermain atau olahraga.

Studi Kelayakan dan Daya Tampung Siswa

Studi kelayakan menjadi bagian penting dalam pengajuan karena digunakan untuk menilai kesesuaian lokasi dan kebutuhan pendidikan. Kajian tersebut mencakup tata ruang, kondisi geografis dan ekologis, prospek calon pendaftar, sosial budaya, serta demografi anak usia sekolah.

Lokasi yang dipilih harus aman dari bencana dan ramah lingkungan. Pendirian madrasah tidak diperbolehkan di daerah resapan air atau hutan lindung. Persyaratan jumlah siswa per kelas juga dibedakan menurut jenjang. RA harus memiliki lebih dari 15 siswa, MI lebih dari 28 siswa, sedangkan MTs, MA, dan MAK masing-masing lebih dari 32 siswa per kelas.

Di samping itu, jumlah anak usia sekolah dalam radius 6 km harus mencukupi kebutuhan daya tampung satuan pendidikan yang direncanakan. Rencana pendirian juga tidak boleh menghadapi penolakan dari masyarakat di sekitar lokasi.

Evaluasi dan Pencabutan Izin Operasional

Keberlakuan izin bergantung pada kepatuhan madrasah terhadap persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan empat tahun setelah tahun pelajaran pertama bagi RA, MTs, MA, dan MAK, sedangkan MI dievaluasi setelah tujuh tahun.

Izin operasional dapat dicabut apabila madrasah tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau tidak mencapai akreditasi sekurang-kurangnya peringkat C. Pencabutan juga dimungkinkan jika penyelenggaraan pendidikan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.