Indonesia Sepakati Jakarta Vision untuk Ekonomi Kreatif Global

Indonesia memperoleh kesepakatan bersama dari 38 kepala delegasi negara untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif global melalui Jakarta Vision for Creative Economy. Dokumen yang disepakati dalam pertemuan tingkat menteri pada Kamis, 22 Oktober 2026, tersebut memuat empat agenda utama dan akan diperjuangkan menjadi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dilansir dari Medcom.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa kesepakatan itu menjadi bagian dari upaya Indonesia mendorong ekonomi kreatif masuk dalam agenda pembangunan global. Delegasi dari Australia, Malaysia, Singapura, Ukraina, Rusia, dan sejumlah negara lainnya turut menyetujui dokumen tersebut.

Riefky menjelaskan bahwa dokumen itu akan dibawa ke New York dengan dukungan Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan dalam forum PBB. Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan pengesahannya sebagai resolusi PBB.

“Alhamdulillah kita telah mencapai kesepakatan atas sebuah dokumen bersama yang diberi nama Jakarta Vision for Creative Economy,” ujar Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.

Menurut Riefky, kesepakatan tersebut merupakan kontribusi Indonesia untuk memperkuat posisi ekonomi kreatif dalam pembahasan pembangunan di tingkat internasional.

“Dokumen ini selanjutnya akan dibawa ke New York untuk disampaikan dalam Forum Perserikatan Bangsa-bangsa tentunya dengan dukungan Kemlu dan diperjuangkan untuk menjadi resolusi BBB. Ini adalah kontribusi Indonesia dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif di tingkat global,” ujar Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi menjelaskan, Jakarta Vision mencakup empat klaster yang disepakati para menteri dan kepala delegasi. Keempatnya menjadi kerangka kerja untuk mengembangkan industri kreatif dengan mempertimbangkan teknologi, keberlanjutan, keadilan, dan keterlibatan masyarakat.

Klaster pertama berfokus pada teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan transformasi digital. Agenda ini menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan ekonomi kreatif sekaligus mendorong penerapan tata kelola AI yang baik.

Klaster kedua mencakup pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan desain regeneratif. Fokusnya adalah memperkuat kontribusi industri kreatif terhadap keseimbangan alam dan pelestarian lingkungan.

Klaster ketiga membahas kekayaan intelektual, hak kreatif, dan ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu, klaster keempat menekankan inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekosistem kreatif agar manfaat pertumbuhan industri dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Ali mengatakan empat klaster tersebut kemudian dirinci menjadi sejumlah poin yang menjadi kesepakatan bersama para pemimpin delegasi dan menteri dari berbagai negara yang menangani pengembangan ekonomi kreatif.

“Empat klaster ini yang kemudian dijabarkan dalam poin per poin dan ini kemudian menjadi sebuah kesepakatan bagi seluruh para pemimpin head of delegation maupun menteri-menteri yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dari berbagai negara,” jelas Mohammed Ali Berawi, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif.

Selain empat klaster utama, pertemuan tersebut membahas akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi bagi pelaku industri kreatif. Pemerintah menilai akses terhadap sumber pembiayaan diperlukan untuk mendukung pengembangan karya serta keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi kreatif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ali menyebut kebutuhan pendanaan dan investasi telah menjadi pembahasan dalam rangkaian pertemuan sejak April-Mei 2026. Pembahasan tersebut diarahkan pada perluasan akses pembiayaan agar pelaku ekonomi kreatif memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha.

“Ekonomi kreatif ini membutuhkan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi,” ujar Mohammed Ali Berawi, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif.