Pengamat Desak Pemerintah Evaluasi Program MBG dan Koperasi Desa

Keberhasilan program pemerintah perlu dinilai melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya berdasarkan hasil survei atau indikator statistik. Pengamat kebijakan publik dan ekonomi menyoroti pentingnya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta penguatan daya beli masyarakat. Hal tersebut dilansir dari Nasional.

Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program prioritas memberikan dampak ekonomi yang terukur, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung aktivitas dunia usaha. Penilaian juga perlu memperhatikan kondisi penerima manfaat secara langsung. Program MBG dinilai mulai membuka peluang ekonomi melalui keterlibatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok bahan pangan.

Namun, manfaat tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang lebih baik agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan program.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah perlu memeriksa pengalaman masyarakat yang menerima manfaat MBG. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk untuk mengetahui kendala pelaksanaan dan dampak yang telah dirasakan.

Trubus menyampaikan hal tersebut kepada KONTAN pada Selasa (20/10/2026). Ia menekankan pentingnya mengumpulkan informasi langsung dari kelompok penerima manfaat sebagai dasar perbaikan program. "Pemerintah perlu memperbaiki tata kelolanya secara menyeluruh, termasuk evaluasi.

Penerima manfaat harus digali untuk mengetahui sejauh mana mereka merasakan dampak program tersebut. Sampai hari ini, hal itu belum terlihat jelas," ujar Trubus kepada KONTAN, Selasa (20/10/2026).

Kelompok yang perlu dilibatkan dalam evaluasi mencakup siswa, guru, dan orang tua siswa. Penilaian juga perlu menjangkau ibu hamil serta ibu menyusui agar pemerintah memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai pelaksanaan MBG. Pelibatan penerima manfaat tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan sekaligus menilai kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran program. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada kegiatan yang telah dijalankan, tetapi juga pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Operasional Koperasi Desa Menjadi Perhatian

Selain MBG, pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga menjadi perhatian Trubus. Sejumlah koperasi disebut telah beroperasi dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Meski demikian, sebagian koperasi masih menghadapi persoalan operasional.

Ada bangunan yang sudah selesai didirikan, tetapi belum digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian program tidak cukup dihitung dari jumlah fasilitas yang dibangun atau unit koperasi yang dibentuk. Pemerintah perlu memastikan setiap fasilitas siap beroperasi dan mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga.

Selain kesiapan operasional, kualitas layanan dan manfaat ekonomi juga perlu menjadi bagian dari penilaian. Ketiga aspek tersebut dapat membantu menunjukkan apakah pembangunan koperasi telah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Daya Beli dan Investasi Swasta Perlu Diperkuat

Dari sisi perekonomian, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyoroti belum tuntasnya tekanan terhadap daya beli kelompok menengah bawah. Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi secara statistik pada 2026 belum otomatis menyelesaikan persoalan yang berlangsung sejak pandemi Covid-19. Faisal mengingatkan bahwa capaian indikator makroekonomi perlu dilihat bersama perubahan kondisi ekonomi rumah tangga.

Pertumbuhan yang terlihat dalam statistik belum cukup menggambarkan keberhasilan apabila kemampuan belanja masyarakat menengah bawah masih tertekan. "Walaupun indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi relatif cukup baik, kualitas pertumbuhan harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan daya beli. Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah masih belum teratasi," ungkap Faisal kepada KONTAN.

Menurut Faisal, pemerintah juga perlu membuka ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk meningkatkan investasi. Penguatan tersebut diperlukan agar perkembangan investasi swasta lebih seimbang dengan investasi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).

Peran dunia usaha dinilai penting untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan bisnis dan manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, evaluasi kebijakan ekonomi perlu memperhatikan bukan hanya indikator makro, melainkan juga perkembangan aktivitas usaha dan daya beli kelompok masyarakat yang masih menghadapi tekanan.