Ditjen Hubdat Catat Jutaan Pelanggaran Bus AKAP Selama Pengawasan 2026

Lebih dari separuh perjalanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tercatat melakukan pelanggaran administratif maupun teknis. Penemuan ini merupakan hasil pengawasan ketat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan sejak 1 Januari hingga 2 Oktober 2026, seperti dikutip dari Detik Oto.

Kegiatan pengawasan yang berlangsung di 115 Terminal Penumpang Tipe A (TPA) tersebut memantau pergerakan armada secara masif. Petugas mencatat 2.875.901 perjalanan keberangkatan dengan 38.188.027 penumpang, serta 2.985.183 perjalanan kedatangan yang membawa 36.975.009 penumpang.

Hasil evaluasi lapangan menunjukkan terdapat tiga kategori kesalahan utama yang paling dominan dilakukan oleh pengelola Perusahaan Otobus (PO).

"Pelanggaran yang paling banyak ditemukan berupa penyimpangan trayek, di urutan kedua jenis pelanggaran yang banyak ditemukan adalah pelanggaran masa berlaku kartu izin penyelenggaraan angkutan atau kartu pengawasan (KPS). Kemudian juga ditemukan pelanggaran masa berlaku uji berkala (BLUe) yang sudah kedaluwarsa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

Data resmi Ditjen Hubdat memetakan rincian jumlah kasus dari tiga jenis pelanggaran terbesar tersebut:

1. Penyimpangan Trayek: Terjadi sebanyak 973.854 kasus pada armada berangkat dan 978.910 kasus pada armada datang.

2. KPS Kedaluwarsa: Ditemukan 701.404 kasus saat keberangkatan dan 752.310 kasus saat kedatangan.

3. Uji Berkala (BLUe/KIR) Kedaluwarsa: Terdata 416.877 kasus pada keberangkatan dan 457.732 kasus pada kedatangan.

Selain memaparkan bentuk kesalahan operasional, instansi ini merilis lima perusahaan armada dengan catatan pelanggaran terbanyak. Daftar tersebut meliputi PT SSR dengan 228.410 kali pelanggaran, PT EMPS sebanyak 188.328 kali, PT PP sebanyak 182.371 kali, PT SJML sebanyak 144.348 kali, dan PT HB sebanyak 90.419 kali.

Seluruh temuan pengawasan ini dipastikan memicu tindakan serius berupa program pembinaan hingga sanksi tegas bagi penyedia jasa yang mengabaikan regulasi.

"Kalau kita lihat hasil pengawasan, masih diperlukan peningkatan kepatuhan operator AKAP yang lebih baik dan konsisten. Kami akan menindaklanjuti data hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi untuk melihat pelanggaran yang terjadi dan menentukan bagaimana langkah pembinaan ataupun penindakan, kemudian juga operator ini harus memastikan seluruh persyaratan laik jalan dipenuhi sebelum beroperasi," kata Aan.

Pemenuhan regulasi keselamatan disatukan sebagai standar harian yang wajib diterapkan setiap saat, bukan sekadar respons sesaat ketika menghadapi pemeriksaan petugas terminal.

"Kalau kepatuhan sudah menjadi kebiasaan dalam mengoperasikan layanan, nanti pada akhirnya akan terbentuk budaya keselamatan. Karena itu, kami akan terus memperkuat pengawasan, evaluasi, dan pembinaan supaya operator bus semakin konsisten memenuhi ketentuan dan masyarakat mendapatkan layanan yang aman dan berkeselamatan," ujar Aan.